11. 12. 13. 14. 15. 1 Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
... Menerima Surat Izin Trayek Angkutan atau Izin Operasi Tidak. Dalam Trayek.
31. STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN DAN IZIN OPERASI TIDAK DALAM TRAYEK KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI
No. 1.
Komponen Dasar Hukum
Uraian (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2.
Maksud dan tujuan
Menciptakan izin usaha yang sehat di bidang pengangkutan umum dan mengendalikan kelangsungan usaha angkutan umum
3.
Klasifikasi/sasaran
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
4.
Persyaratan
Terlampir pada Lampiran I
5.
Sistem, mekanisme dan prosedur
Terlampir pada Lampiran II
6.
Jangka Waktu Penyelesaian
10 (sepuluh) hari kerja
7.
Pemberi pertimbangan
Tim Teknis
8.
Biaya/tarif
Terlampir pada Lampiran III
9.
Produk Pelayanan
Dokumen Izin: Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo Cimahi warna, Font: Arial Narrow, ukuran 10 point, Cap Basah sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan, barcode sebelah kiri bawah
10.
Masa berlaku
Berlaku selama 5 (lima) tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk dan dapat diperpanjang (Herregistrasi). Untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Angkutan Umum, maka kepada pemegang Izin Trayek Angkutan/Izin Operasional Tidak Dalam Trayek, diberikan Kartu Pengawasan (KP) untuk setiap kendaraan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
11.
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
Terlampir pada Lampiran IV
12.
Kompetensi Pelaksana
a. Jenjang pendidikan : minimal D3, Semua Jurusan (Front Office) minimal D3, Semua Jurusan (Back Office) b. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat PTSP PM c. Pangkat : minimal Pengatur, II/c d. Jabatan : Fungsional Umum
183
No. 13.
Komponen Pengawasan Internal
Uraian - Kepala Seksi Pelayanan (Front Office) - Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan (Back Office) - Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas izin
14.
Jumlah Pelaksana
- 2 orang (Front Office) - 1 orang (Back Office) - 1 orang (SKRD)
15.
Jaminan Pelayanan
Janji Pelayanan
16.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Security printing dalam dokumen izin, kunci pintu digital, CCTV
17.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana
184
LAMPIRAN I 34. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN DAN IZIN OPERASI TIDAK DALAM TRAYEK Pelaksana
Mutu Baku
Kasi Pengolahan
Kelapa KPPT
Loket Penyerahan Izin
Petugas Arsip
Tim Teknis
2
Entry Data
1
Kasi Pelayanan
Kegiatan
Loket 3
No
Pemohon
KPPT Kota Cimahi Kelengkapan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan Menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratannya, Jika lengkap dibuatkan 2 resi dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk ditandatangani, juka tidak lengkap berkas dikembalikan lagi ke pemohon Melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratannya dan menandatangani resi yang 3 selanjutnya diserahkan kembali ke petugas loket 3 untuk dilakukan penomoran resi 4
Buku register, check list kelengkapn berkas (map)
Tidak
Ya
Tidak
9
Memeriksa draft surat izin, jika sudah benar sesuai dengan tata naskah memerintahkan untuk melakukan pencetakan surat izin, jika belum sesuai memerintahkan kepada petugas entry untuk melakukan koreksi terhadap draft surat izin
1
Resi yang telah ditandatangani dan diberi nomor 1
Informasi pemeriksaan lapangan
Format BAP, format analisa beban pencemaran, format rekomendasi teknis, GPS dan Kamera
3
BAP, analisa beban pencemaran dan rekomendasi teknis
BAP, analisa beban pencemaran dan rekomendasi teknis
1
Draft surat penolakan
1
Surat penolakan yang telah ditandatangani
Draft surat izin
Tidak
Draft surat izin
1
Draft surat izin yang sudah dikoreksi Surat Izin
Menerima dan melakukan register surat izin yang telah 12 ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan menyerahkan berkas izin kepada petugas arsip
Draf surat izin yang sudah dikoreksi
Surat Izin
1
Surat Izin yang sudah ditandatangani Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Surat Izin yang sudah ditandatangani 1
Menerima Surat Izin Trayek Angkutan atau Izin Operasi Tidak Dalam Trayek
14
Menerima arsip surat izin dan mendokumentasikan arsip surat izin
Jadwal pemeriksaan lapangan diinformasikan ke pemohon
Ya
Menandatangani dan menyerahkan surat izin kepada petugas Loket Pengambilan Izin
13
15
Draft resi
Jadwal pemeriksaan lapangan
BAP, analisa beban pencemaran dan rekomendasi teknis BAP, analisa beban pencemaran dan rekomendasi teknis
10 Mencetak dan menyerahkan surat izin kepada Kepala KPPT
11
14
Keterangan
Ya
7 Menandatangani surat penolakan untuk diserahkan ke pemohon Membuat draft surat izin dan menyerahkannya ke Kasi Pengolahan
Output
Formulir Permohonan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai beserta kelengkapannya
Formulir Permohonan beserta kelengkapannya dan draft resi
Melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan. Dari Hasil BAP dibuatkan 5 analisa beban pencemaran sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi teknis layak/tidaknya diterbitkan surat izin. Selanjutnya Rekomendasi Teknis diserahkan ke KPPT (Loket 3)
8
13
Formulir permohonan
Memberikan informasi permohonan izin kepada Tim Teknis dan menjadwalkan pemeriksaan lapangan
Menerima Hasil BAP, analisa beban pencemaran dan rekomendasi teknis dari Kantor LH Kota Cimahi. Jika diizinkan berkas diserahkan ke petugas entry data untuk 6 diregister dan dibuatkan draft surat izin Jika ditolak dibuatkan draft surat penolakan dan diserahkan ke Kepala KPPT untuk ditandatangani
Waktu (hari kerja)
Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Arsip berkas surat izin Total Waktu Proses
Data base surat izin 10
185
Petugas Loket Pengambilan memberikan informasi kepada pemohon untuk mengambil surat izin yang sudah jadi
LAMPIRAN II : PERSYARATAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN DAN IZIN OPERASI TIDAK DALAM TRAYEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Surat Permohonan bermaterai (dilegalisasi oleh Organda Kota Cimahi atau KKU, kecuali untuk angkutan tidak dalam trayek); FC. KTP pemohon; FC. STNK yang berlaku; FC. Buku Uji Kendaraan yang masih berlaku (lengkap); Izin Trayek Lama dan Kartu Pengawasan asli; FC. Izin Usaha Angkutan; Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
PERSYARATAN KARTU PENGAWASAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat Permohonan; FC. KTP; FC. STNK; FC. Buku Uji Kendaraan; Kartu Pengawasan asli; FC SK Izin Trayek.
186
LAMPIRAN III : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IZIN TRAYEK ANGKUTAN DAN IZIN OPERASI TIDAK DALAM TRAYEK 1.
Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk. a. Mobil penumpang s/d 8 tempat duduk Rp.100.000,00. b. Mobil Bus 9 s/d 15 tempat duduk Rp.150.000,00. c. Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 175.000,00. d. Mobil Bus diatas 25 tempat duduk Rp.200.000,00.
2.
Nominal retribusi Izin Operasi Tidak Dalam Trayek yang berlaku selama 5 (lima) Tahun, per kendaraan ditetapkan sebagai berikut : a. Angkutan Taksi Rp.150.000,00. b. Angkutan Anak Sekolah. Rp.100.000,00. c. Angkutan Sewa Rp. 150.000,00. d. Angkutan Pariwisata dan Angkutan Karyawan ditetapkan sebagai berikut : 1) Mobil penumpang s/d 8 tempat duduk Rp.100.000,00. 2) Mobil Bus 9 s/d 15 tempat duduk Rp.150.000,00. 3) Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk Rp.175.000,00. 4) Mobil Bus diatas 25 tempat duduk Rp. 200.000,00.
3.
Untuk keperluan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Angkutan Umum, maka kepada pemegang Izin Trayek Angkutan / Izin Operasional Tidak Dalam Trayek, diberikan Kartu Pengawasan (KP) untuk setiap kendaraan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dengan tidak dibebani pembiayaan, dengan pengaturan sebagai berikut : a. Dikenakan kewajiban melakukan Daftar Ulang, Kartu Pengawasan (KP) yang harus dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali; b. Dalam pelaksanaan kewajiban melakukan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak dikenai beban biaya apapun, terkecuali apabila terjadi keterlambatan melakukan kewajiban Daftar Ulang akan dikenai sanksi berupa denda keterlambatan.
187
Lampiran IV: Sarana/Prasarana/Fasilitas Pendukung Pelayanan UNIT SATUAN KERJA RUANGAN
No. Urut
: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : SEKSI PELAYANAN : LOKET 3
Nama Barang / Jenis Barang
(1)
Merk / Model
(2)
Ukuran
(3)
Bahan
(5)
(6)
No. Kode Barang
Jumlah Barang
(8)
(9)
1
Meja kerja 1/2 biro
Venus/ VD 102
-
Kayu
02.06.02.01.48.
3
2
Wifi Usb
D. Link/ DWL G 132
-
Metal, Plastik dll
02.06.03.06.06
1
3
Jaringan Komputer
D-Link & Belden
-
metal,plastik dll
02.06.03.06.06
1
Besi / Metal
02.06.01.04.04.
2
4
Filling Cabinet
Bostinco / YF-D004
130 x 46 x 62 cm
5
Kursi Kerja (tanpa sandaran tangan)
-
-
Plastik, Kain, Metal dll
02.06.02.01.30
4
6
Printer
HP / Laserjet P1505
A4
Plastik, plat besi / elektro
02.06.03.04.08.
1
7
Kamera Digital
Canon / 7,1 MP, 2,5"
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.02.03.
1
8
Global Positioning system (GPS)
Colorado A 300
2,4"x5,5"x1,4"
Besi , plastik / Elektronik
02.04.03.01.71.
1
9
Multimedia Card PPTSP
Sandisk
1 GB
Besi , plastik / Elektronik
02.06.03.03.12.
1
10
Pesawat Telepon Digital
Panasonic
-
Metal, Plastik dll
02.07.02.01.11.
1
11
Komputer PC
HP Pro 2000 MT
SGH030TM1L
Metal, Plastik dll
02.06.03.02.01.
1
12
Monitor
LG
-
Metal, Plastik dll
02.06.03.05.03
1
13
P.C Unit
ASUS / CM6630-2AA
-
Metal,plastik dll
02.06.03.02.01.
1
14
Modem Dlink Wireless
D.Link/DWA-160
-
Metal, plastik
02.06.03.06.06
1
Catatan: Standar Sarana/Prasarana/Fasilitas tersebut di atas digunakan bersama untuk pelayanan 8 jenis izin di loket 3.
188
