(Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat
Kesehatan Masyarakat. Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat.
Opini
Dilematis Peran Bidan Desa Apa
tugas saya di desa? Dari mana saya harus memulai pekerjaan saya? Apakah saya harus membuka pelayanan di Poskesdes? Jika ada masalah, saya harus berkonsultasi dengan kepala desa atau kepala puskesmas? Jika kepala puskesmas meminta saya aktif di poli KIA, bagaimana sikap saya? Seabrek pertanyaan lain pun mungkin sering muncul dibenak para bidan di desa. Walaupun aktifitasnya terlihat lancar, tetapi sebenarnya masih banyak kegalauan yang dialami oleh para bidan desa, setidaknya yang saya amati selama ini, baik di puskesmas tempat saya bekerja maupun puskesmas yang lain. Kelembagaan Dari sisi kelembagaan, bidan desa seharusnya menjadi bagian dari struktur desa yang bertugas membantu kepala desa di bidang kesehatan. Ibarat status pekerjaan, bidan desa merupakan pegawai DPK-nya Kemenkes yang ditugaskan di wilayah
EDISI 3/2012/JENDELA Husada 20
pedesaan (DPK=dipekerjakan. Red). Disini peran puskesmas sebagai pembimbing atau fasilitator. Dengan demikian pekerjaan bidan desa tidak perlu menunggu instruksi kepala puskesmas. Jadi secara teknis bidan desa harus melebur dengan kegiatan desa. Bahkan dalam perencanaan anggaranpun seharusnya sudah menjadi bagian dari perencanaan makro yang ada di desa. Sayangnya dari pihak desa masih banyak yang menganggap bahwa bidan d e s a adalah "orangnya" puskesmas, sehingga pada p r o s e s penganggaran, kegiatan bidan desa ini tidak kecipratan ADD (alokasi dana desa). Disinilah tantangan bidan desa untuk dapat melakukan pendekatan (approach) dengan stakeholders yang a d a seperti ketua BPD (badan pemberdayaan d e s a ) d a n kepala desa. Saya meyakini para bidan desa s u d a h
Artikel
dibekali ilmu tentang itu ketika di bangku kuliah atau saat pembekalan sebelum terjun ke lapangan. Selain kemampuan melakukan pendekatan, bidan desa juga harus bisa negosiasi dan mengadvokasi minimal pada dua orang key person tersebut. Agar program-programnya lebih membumi dan dibutuhkan warganya, seorang bidan desa harus mempelajari data yang ada termasuk bagaimana karakteristik budaya masyarakatnya. Keaktifan bidan desa mengikuti musrenbangdes (musyawarah perencanaan dan pembangunan desa) merupakan langkah awal mempelajari bagaimana proses perencanaan kegiatan di desa dilakukan. Diantara dua lembaga Sudah disepakati bahwa markas bidan desa di wilayah DIY bernama Poskokesdes (walaupun ada juga yang tetap menggunakan poskesdes). Sehingga kantor bidan desa ini agak berbeda dengan kantor lama yang bernama polindes. Pada kantor barunya ini hanya sebagai pos koordinasi. Oleh karena itu variasi poskokesdes pun menjadi beragam. Ada yang memanfaatkan salah satu ruangan di balai desa, ada yang memanfaatkan ruangan puskesmas pembantu, ada juga yang menggunakan rumah dinas yang tidak ditempati. Bisa jadi walaupun ada bangunan bekas Polindes tetapi bidan desa tidak memilih tempat itu karena berbagai macam pertimbangan. Barangkali dari pemilihan tempat ini bisa menggambarkan model atau tipe bidan desa dalam hal kedekatan secara psikologis antara dua lembaga yaitu puskesmas dan desa. Ada bidan desa yang diminta aktif di poskesdes tetapi lebih suka bekerja di puskesmas. Ada pula yang diminta kepala puskesmas membantu di poli KIA, tetapi sebenarnya dia tidak menyukainya. Bahkan ada pula aktifitas hariannya tidak di puskesmas dan tidak di poskesdes tetapi di puskesmas pembantu. Sepertinya masalah ini dilematis bagi bidan desa. Perasaan melebur menjadi bagian dari "perangkat desa" belum sepenuhnya dijiwai, sehingga mereka merasa asing bekerja di balai desa. Tidak sedikit yang merasa tidak nyaman tinggal di balai desa apalagi komunitas desa kebanyakan kaum adam. Lain tempat lain pula ceritanya, untuk puskesmas dengan tenaga bidan yang terbatas, biasanya bidan desa ini korban pertama yang diajak membantu di poli KIA. Dibenak mereka, "saya kan bidan desa, kok melayani di puskesmas", tetapi bagaimana mereka bisa berargumen sementara posisi mereka lemah. Sebagai contoh, mereka bekerja di desa tetapi DP3 dan cuti dibuat oleh kepala puskesmas. Presensi harian pun mungkin belum ditegaskan: di desa atau puskesmas. Jangan sampai ketika bidan desa di puskesmas, ruangan poskesdes menjadi kosong, kepala desa menganggap bidan desa tidak masuk. Ketika bidan desa aktif di lapangan, kepala puskesmas menilai tidak pernah koordinasi ke puskesmas. Jalan keluar yang baik barang kali kedua institusi tersebut harus memberikan
kelonggaran kepada bidan desa untuk bisa berinovasi dan berkiprah di tengah-tengah masyarkat, tanpa harus dikekang dengan aturan puskesmas atau desa. Toto Suharto, S.KM., M.Kes. Kepala Puskesmas Depok III
IF GA AKT15 /SK/X/2010) 29/MENKES DESA SEIA R O M S RI NO (KEPMENK
ut diseb
an
deng
ah yang mud atau a s gan b e r i k a n e n d e d em alah ang: es esa g m n D tif ad ,y gaks a Ak elurahan t m e n a r y a n esehata wilayah g ia S K k t pa as di Desa lain atau n y a d a a t a n d lui Pos ang ada s y a r a k a t k h la a y nam e n d u d u n k e s e hari me ehatan t a n M a syaraka s a a 1 . P e l a y a n a setiap arana ke K e s e h atan M n s p t an a a u n seh nya. s a a t e u y a K P ) M d la in pe sat sdes e p e r t i , an la n U K B (meliputi u t e P a k s h se i, u), at (Po b u t s ka , giz na ke arak Pust ang e t e r s antu ( tau sara n g e m b sis masy an anak n dan b a d Pem esmas) y a m e ns berba an ibu esehata ngan u k t k (Pus d u d u k n survaila keseha ruratan tan lingk Hidup n , a a n it a h d u e k k e e k a a k P a peny 2. ksan peny Peril ku), mela ntauan n perila na, serta rapkan a a e a c d n m e n en pe an b ya m unga lingk nggulang yarakatn ). S s a pen gga ma at (PHB h sehin dan Se ih s r e B
EDISI 3/2012/JENDELA Husada 21
