136. DAFTAR PUSTAKA. Buku/Literatur. Arikunto, Suharsimi, 1996, Prosedur
Penelitian : Suatu Pendekatan. Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Dwiyanto,
Agus ...
DAFTAR PUSTAKA
Buku/Literatur Arikunto, Suharsimi, 1996, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Dwiyanto, Agus, dkk, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PSKK UGM, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, dkk, 2006, Reformsi Birokrasi Publik di Indonesia, UGM Press, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, 2006, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. UGM Press, Yogyakarta Dwiyanto, Agus, 2010, Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. UGM Press, Yogyakarta Dwiyanto, Agus, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Handoko, Hani T., 1995, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Liberty, Yogyakarta. Miles, B. Matthew dan Hubberman, A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta Moenir, H.A.S., 2006, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Moerdiono, 1992, Birokrasi dan Administrasi Pembangunan : Beberapa Pemikiran Pemecahan, Sinar Grafika, Jakarta. Nurmandi, Achmad, 2010, Manajemen Pelayanan Publik, Sinergi Visi Utama, Yogyakarta
136
Prianto, Agus, 2006, Menakar Kualitas Pelayanan Publik, In-Trans, Malang Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas Media Nusantara, Jakarta Sinambela, Lijan Poltak, 2006, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta Singarimbun, dan Effendi, 2003, Metodologi Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta Tayibnapis, Farida Yusuf, 2000, Evaluasi Program, Rineka Cipta, Jakarta Tjiptono Fandy, 1997, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, Penerbit Andi Yogyakarta Tjiptono Fandy, 2002, Manajemen Jasa, Penerbit Andi, Yogyakarta Yamit, Zulian, 2001, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, Ekonisia Yogyakarta.
Peraturan - Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
137
Keputusan
Menteri
Pemberdayaan
No.63/KEP/M.PAN/07/2003
Aparatur
tentang
Pedoman
Negara Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Presiden No. 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Surat
Edaran
Menteri
Pendayagunaan
SE/10/M.PAN/07/2005
tentang
Aparatur
Prioritas
Negara
Peningkatan
No.
:
Kualitas
Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kota Padang No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Peraturan Daerah Kota Padang No. 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil. Peraturan Walikota Padang No. 56 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan. Peraturan Walikota Padang No. 38 Tahun 2012 tentang Kriteria Besaran Tambahan Penghasilan PNS Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. Surat Edaran Walikota Padang No. 3219.2/PSDM/DKK/IX/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan dalam Angka Tahun 2012.
Media Online
138
www.setkab.go.id www.adminduk.kemdagri.go.id www.padang.go.id www.bentengsumbar.com www.suarantb.com/2010/07/22/sosial.detil/2%204.html www.dprd-sidoarjokab.go.id/pelayanan-ktp-gratis-belum-optimal.html/feed www.antara-sulawesiselatan.com/berita/22256/pelayanan-ktp-gratispemkot-masih-sarat-pungli
139
