Departemen Dalam Negeri, UGM. 1991. ... Yogyakarta : Fisipol UGM ... Sambas,
Pontianak dan Sintang Propinsi Kalimantan Barat, 1992-1995 tesis. Yogyakarta ...
DAFTAR PUSTAKA Boadway. 2001. Perimbangan Keuangan (fiscal sharing) antar daerah, di Negara Bagian Amerika Serikat. Bahl. 2002. ”Mengevaluasi Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia”. Yogyakarta : UGM Departemen Dalam Negeri, UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Laporan Akhir Penelitian. Yogyakarta : Fisipol UGM Departemen Dalam Negeri. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD Tanggal 7 Oktober 1998 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah. Jakarta Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Terjemahan oleh Masri Maris, UI-Press. Davey, Kenneth. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta : UI-Press. Gustiar. 1996. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Kabupaten Sambas, Pontianak dan Sintang Propinsi Kalimantan Barat, 1992-1995 tesis. Yogyakarta : PPS-UGM. (tidakdipulikasikan ) Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Kaho, Yosef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada. Kuncoro, Mudrajad. 1995. “Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan”. Jakarta : Prisma No.4 Tahun XXIV, LP3ES. Mardiasmo. 2000. “Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah”. Kompak, No.23, 573-587. Nata Wirawan, I Gusti Putu. 2002. ”Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) untuk ekonomi dan bisnis”, Denpasar : edisi kedua, Keraras Emas.
92
93
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daera., Bandung : Kuraiko Pratama. Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2008. “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah Daerah pada Kabupaten/Kota di Proviinsi Bali, Laporan Penelitian. Denpasar : Fakultas Ekonomi UNUD. Radianto, Elia. 1997. ”Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi di Maluku”. Jakarta : Prisma, No.3 Tahun XXVI, LP3ES. Suyana Utama, Made. 2007. “Buku ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. ................. . 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi. ................. . 2005. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. ................. . 2006. “Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Sabirin, M. 2003. ”Kemampuan Daerah dari Aspek Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Suatu Studi di Kota Pontianak”. Yogyakarta : UGM. Handayani, Ni Nyoman Sri. 2006. ”Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kemandirian dan Pemerataan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali tesis. Denpasar : MEP UNUD.
