desain sistem informasi pengolahan data musrenbang badan ...

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2013 (SENTIKA 2013) Yogyakarta, 9 Maret 2013

ISSN: 2089-9815

DESAIN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA MUSRENBANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dwi Purnomo Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Widyagama Malang Jl. Borobudur No 35 Malang 65128 Telp (0341) 411291 ext 241, Faks (0341) 496919 E-mail : [email protected] ABSTRACT Regional Planning is a process of restructuring of the stages of activities involving a variety of elements, to use and allocation existing resources in order to improve the social well-being at a certain period. Application of information systems are needed in order to optimize the management and utilization of data following deliberations of the development plan by all stakeholders from Kecamatan, SKPD, reached with the regional government in particular Bappeda. The result of this research is an information system design that seeks for data processing colloquy the district development plan to accelerate the manufacturing process musrenbang reports from Kecamatan level up to Bappeda as end users of the system. Keywords: Information systems, Musrenbang, SKPD, Bappeda ABSTRAK Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penerapan Sistem informasi sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data hasil musyawarah perencanaan pembangunan tersebut oleh semua pihak yang berkepentingan mulai dari kecamatan, SKPD, sampai dengan pemerintah daerah khususnya Bappeda. Hasil penelitian ini adalah sebuah desain sistem informasi yang bertujuan untuk mengolah data musyawarah rencana pembangunan daerah sehingga mempercepat proses pembuatan laporan musrenbang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan Bappeda sebagai pengguna akhir dari sistem. Kata Kunci : Sistem informasi, Musrenbang, SKPD, Bappeda matang dan mempertimbangkan segala aspek baik itu SDM, biaya, infrastruktur, waktu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam implementasinya nanti dapat meminimalisir kendala dan memaksimalkan potensi yang ada yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut. Dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan dengan terbitnya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar

1.

PENDAHULUAN Sistem Informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Salah satunya adalah peran dan fungsi sistem informasi telah banyak terlihat dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan di pemerintahan daerah. Sistem informasi yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah adalah sistem informasi yang dapat menunjang perencanaan pembangunan daerah dimana semua pihak yang terkait mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses dimana pemerintah melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik dan proyek-proyek publik. Meskipun banyak peraturan pemerintah sekarang mungkin dalam bentuk digital (dan sering tersedia secara online). (Rao, G.K, dkk, 2011). Namun demikian hendaknya dalam memilih sebuah teknologi informasi harus diperhitungkan secara 208


Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai berikut : a Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. b Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil kedan atau untuk mengendalikan organisasi. c Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Ladjamudin : 2005).

pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencananaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembanguan Daerah (MUSRENBANG), diharapkan dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi, struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh masingmasing pemerintahan daerah.

2.4

Basisdata Kumpulan informasi yang telah tersusun dengan sebuah aturan dan pola tertentu ditampung dalam sebuah basisdata. Bentuk dan hubungan antar data tersebut terbentuk atas dasar analisa dan penerjemahan kebutuhan dalam sebuah sistem. Sebuah basisdata pada hakikatnya merupakan computerized recordkeeping system. (Hutabarat, 2004). 2.5

Desain Basis Data Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan Satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar computer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Sehingga Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sebuah sistem informasi, karena berfungsi sebagai penyedia informasi bagi para pemakainya. (Sutana, 2004).

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. (Sutabri, 2005). Oleh sebab itu keberadaan sistem dalam kehidupan organisi sangat diperlukan dan tidak ada sebuah prosespun terlepas dari sistem. Sistem berarti keteraturan, terencana, terukur dan terdokumentasi, maka dengan demikian itu aliran informasi akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan dari pembuat sistem itu sendiri.

2.6

Model Data Model data adalah kumpulan alat konseptual untuk mendeskripsikan data, data hubungan, data semantik, dan kendala konsistensi. (Azizah, F.N, dkk , 2010). Model Data dapat diartikan pula sebagai kumpulan konsep yang saling terkait satu dengan yang lainnya yang menggambarkan sebuah data, dan hubungan antar data tersebut. Fungsi dari sebuah model data adalah untuk menggambarkan sebuah data sehingga data tersebut mudah dipahami. jenis model data berbasis yang umum adalah : Entity Relationship Diagram (ERD). Menurut (Nugroho. A : 2011) dalam bukunya dikatakan bahwa ERD berguna untuk mengorganisasikan data-data (hanya data) dalam hubungannya dengan data-data yang lain. ERD dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas (entity) serta hubungan

2.2

Informasi Sistem tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya jika dalam keberadaannya tidak didukung oleh sebuah informasi yang benar. Mengapa harus benar? Informasi yang yang salah akan menyebabkan sebuah sistem akan menjadi siasia, alur sistem akan menjadi terhenti, salah arah, dan akhirnya tidak berguna karena tidak dapat memberikan output yang benar kepada seluruh penggunanya. 2.3

ISSN: 2089-9815

Sistem Informasi 209


ISSN: 2089-9815

kendala pada sistem yang ada sekarang dapat di dokumentasikan. c. Mendapatkan Data Dari hasil wawancara dan diskusi kelompok maka dapat disusun sebuah informasi dari datadata tersebut.

(relationship) antara entitas-entitas itu. Entitas adalah “sesuatu” atau “objek” pada dunia nyata yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, yang bermanfaat bagi aplikasi yang sedang dikembangkan. Hubungan (relationship) menjelaskan kaitan antara beberapa entitas.

Batasan-batasan dalam model ini adalah kepentingan yang paling utama saja sehingga permasalahan dengan segera terpecahkan dan fokus pada data.

2.7

Desain Sistem Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahapan analisis dari siklus pengembangan sistem; pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan periapan untuk rancang bangun implementasi; menggambarkan bagaimana sistem dibentuk. Output atau keluaran adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Desain output secara umum dapat dilakukan dengan menentukan Kebutuhan sistem yaitu Output yang akan didesain dapat ditentukan dari DAD atau DFD. (Jogiyanto, 2005).

3.2

Analisa Proses Bisnis Berikut ini adalah hasil analisa peneliti tentang proses bisnis dalam kegiatan musrenbang pemerintahan daerah di jawa timur : 1. Prosedur pengusulan kegiatan Seluruh Kecamatan dan SKPD yang ada dalam lingkup pemerintahan daerah mengadakan forum SKPD Kecamatan dan SKPD yang menghasilkan usulan-usulan kegiatan musrenbang yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA. Usulan yang akan disampaikan tersebut harus sesuai dengan daftar kegiatan dan pagu anggaran dan masa pengusulan yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA, sehingga pengusulan di luar ketentuan tidak diperkenankan. 2. Prosedur persetujuan Usulan Usualan-usulan kegiatan yang telah diterima oleh BAPPEDA selanjutnya akan diseleksi berdasarkan prioritas dan kecukupan anggaran pemerintah daerah, proses ini menghasilkan laporan usulan kegiatan yang disetujui dan belum disetujui. Semua usulan ini dapat diusulkan kembali pada kegiatan musrenbang pada tahun yang akan datang. 3. Prosedur Pembuatan Laporan Setelah seluruh masa kegiatan musrenbang berakhir maka diterbitkan laporan hasil musrenbang yang akan menjadi acuan bagi kecamatan, SKPD dan pemerintah daerah sendiri dalam melaksanakan kegiatan tahunannya. Hasil Laporan ini akan menjadi bahan pengajuan pemerintah daerah dalam forum musrenbang provinsi dan pusat.

2.7.1 Waterfall Design Model Model Waterfall adalah metode terstruktur dalam pengembangan dan desain sistem. Model ini masih banyak digunakan, karena dianggap yang paling terstruktur menyerupai sebuah model dalam pembangunan perangkat lunak. (Sasankar, AB., dkk. 2011). Tahapan-tahapannya adalah : a. System Conceptualization b. Systems Analysis System Design c. Coding d. Testing

Gambar 1. Model Waterfall 3. METODE PENELITIAN 3.1 Pengumpulan Data Kualitatif Menurut Imam Robandi (2008), penelitian data kualitatif bertujuan untuk memberikan informasi tentang situasi yang sedang terjadi dan hal-hal yang menyebabkan sesuatu dapat terjadi. a. Wawancara Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi secara langsung tentang proses kegiatan musrenbang mulai dari tingkat kecamatan samapai dengan dicetaknya laporan hasil laporan kegiatan sehingga mampu mengatasi kendala dan keterbatasan sistem yang ada. b. Diskusi Kelompok Mengumpulkan permasalahan dari berbagai sumber melalui diskusi, sehingga semua anggota dapat bertukar fikiran sehingga harapan dan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Data Flow Diagram

Gambar 2. Diagram Konteks Sistem 210


4.4

4.2

DFD Level 0 Pada DFD level 0 digambarkan aliran data yang mengalir dari kecamatan ataupun SKPD berupa idSpd yang telah terkelompokan berdasarkan urusan, Bidang serta IdKegiatan masing-masing SKPD tersebut. Sehingga data tersebut akan terpisahkan secara otomatis pada saat proses pemilihan kegiatan oleh masing-masing Kecamatan atau SKPD. Setelah pemilihan data, maka data akan tersimpan dan menghasilkan sebuah Datastore Usulan kegiatan yang nantinya akan direferensi oleh sebuah proses pengelompokan usulan berdasarkan bidangnya masing-masing. Sehingga Bagian Administrasi Musren akan dengan mudah mengelompokan data yang sangat banyak tanpa harus memisahkannya secara manual. Selanjutnya proses persetujuan usulan dilakukan guna menentukan kegiatankegiatan mana saja yang sesuai dengan tingkat kepentingannya serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Hasil dari persetujuan akan dihasilkan Datastore Usulan kegiatan akhir yang akan di referensi oleh proses pembuatan laporan akhir musrenbang. Pada akhirnya seluruh kegiatan dan proses akan menghasilkan sebuah laporan musrenbang yang akan dikembalikan kepada pengusul dalam hal ini kecamatan dan SKPD serta pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dan data laporan pertanggungjawaban ketika forum Musrenbang Provinsi maupun pusat.

ISSN: 2089-9815

Pemetaan ERD

Gambar 5. Hasil Pemetaan ERD 4.5

Desain Antar Muka Form utama dibuat semaksimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan informasi dan komunikasi antar pemakai.

Gambar 6. Desain Halaman Utama Gambar 3. DFD Level 0 4.3

Desain menu menggunakan model Pull-Down Menu, agar memberikan kesan simple pada tampilan.

Entity Relationship Diagram

Gambar 7. Desain Menu Kegiatan

Gambar 4. ERD Musrenbang 211


Desain Form Urusan berisi master urusan yang akan mengikat semua user yang berkepentingan dalam kegiatan pemasukan usulan melalui sistem ini.

ISSN: 2089-9815

5.

KESIMPULAN Dengan diwujudkannya hasil Desain Sistem Informasi Musrenbang ini akan meningkatkan keterampilan para operator pengguna Komputer. Sistem yang terintregrasi akan sangat memudahkan para pengguna Kecamatan dan SKPD dalam membuat usulan kegiatannya. Kecepatan penyampaian usulan serta pemantauan hasil usulan oleh seluruh pengguna sistem dapat terwujud sehingga mendukung kinerja pemerintahan daerah agar lebih efektif dan efisien.

Gambar 8. Desain Form Urusan Desain form bidang yang hasil isiannya akan mengikat semua user yang ada selain diikat dengan urusan diatas.

6.

SARAN Keterbatasan akses internet di daerah tertentu bisa menjadi salah satu kendala tersendiri, sehingga perlu dikembangkan sebuah solusi guna mengatasi keterbatasan akses internet di daerah-daerah tersebut.

PUSTAKA Azizah, F.N, dkk. Measurement of the Quality of an FCO-IM Conceptual Data Model. (Online). (www. ijeei.org). International Journal on Electrical Engineering and Informatics - Volume 2, Number 4, 2010 ISSN (Online): 2087-5886. Rao, G.K, dkk. Decision Support For eGovernence:a Text Mining Approach. (Online). (www.arxiv.org:1108.6198) International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol.3, No.3, August 2011. Hutabarat, H.I. 2004. Pengolahan Basisdata. Yogyakarta : Andi Offset Jogiyanto, HM. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi . Yogyakarta: Andi Offset. Ladjamudin, AB. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta : Graha Ilmu Robandi, I. 2008. Becoming The Winner (Riset, Menulis Ilmiah, Pubikasi Ilmiah, dan Presentasi. Yogyakarta: Andi Offset. Sutana, E. 2004. Sistem Basis Data. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sutabri, T. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Andi Offset. Sasankar, AB., dkk. SWOT Analysis of Software Development . (online). (www.IJCSI.org IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 5, No 3, September 2011 ISSN (Online): 1694-0814. diakses 4 Januari 2013) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008. Tentang : Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 22 Tahun 1999 Tentang : Pemerintahan Daerah. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Gambar 9. Desain Form Bidang Desain form SKPD sebagai user akan disikan setelah diketahui bahwa user tersebut nantinya akan masuk pada urusan dan program yang telah ditetapkan.

Gambar 10. Desain Form SKPD Desain form usulan kegiatan merupakan inti dari sistem ini dan akan menghasilkan data kegiatan musrenbang setiap user yang terdaftar. Dan hasilnya akan dapat ditampilkan dalam bentuk cetak kertas dan tampilan di layar.

Gambar 11. Desain Form Usulan Kegiatan

Gambar 12. Desain Laporan Usulan Kegiatan 212