Edisi Buletin Elektronik Khusus: Anggaran yang Cinta Lingkungan ...

38 downloads 122 Views 726KB Size Report
Anggaran yang Cinta Lingkungan). Forum Global mengenai Perubahan. Cuaca. Forum Korea Selatan Berfokus pada Anggaran. Negara dan Perubahan Cuaca.
Edisi Buletin Elektronik Khusus: Anggaran yang Cinta Lingkungan! November-Desember 2013 No. 75

IBP Ditampilkan dalam Artikel Terbaru di Guardian Melihat setahun terakhir mengenai Open Data dan transparansi, The Guardian mencantumkan Catatan Kebijakan IBP, “Mendapatkan Tempat Duduk di Meja: Advokasi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Anggaran di Negara-negara ‘yang Tidak Transparan’,” di antara lima publikasi teratas mengenai transparansi pada tahun 2013.

Membuat Anggaran Pembangunan yang Berkelanjutan Tidak Ada Tujuan Pembangunan tanpa Anggaran Pembangunan Berkelanjutan Pembuatan Anggaran Berkelanjutan dan Subsidi yang Membahayakan Lingkungan Hidup

Bagaimana Negara-negara Membuat Anggaran untuk Lingkungan Hidup? Pembuatan Anggaran untuk Lingkungan Hidup di Filipina Pendekatan Kanada Terhadap Penghijauan Anggaran: Green Budget Coalition (Koalisi Anggaran yang Cinta Lingkungan)

Forum Global mengenai Perubahan Cuaca Forum Korea Selatan Berfokus pada Anggaran Negara dan Perubahan Cuaca

Di The Guardian, Direktur IBP Warren Krafchik juga duduk bersama Tamsin Rutter untuk membahas pentingnya peningkatan transparansi anggaran pemerintah, bagaimana transparansi dapat membantu pemerintah, dan jauh lebih banyak lagi. IBP-Kenya Kini Memiliki Akun Facebook dan Twitter! Dalam upaya menyoroti pekerjaan IBP di Kenya, belum lama ini kami sudah memiliki akun di Facebook dan Twitter! Pastikan Anda mengklik “Suka” dan mengikuti kedua akun ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pekerjaan anggaran dan masalah-masalah di Kenya. Situs web Kenya kami juga menyajikan berbagai ulasan singkat mengenai anggaran, bahan pelatihan, dan lain-lain! Lihatlah Akun Baru Kami di LinkedIn! Sudahkah Anda melihat akun baru IBP di LinkedIn? Ikutilah kami untuk mendapatkan berita terbaru mengenai pekerjaan advokasi anggaran, apa yang terjadi di tengah masyarakat, berbagai pelatihan dan acara mendatang, lowongan kerja, dan sebagainya! Jalin Hubungan Dengan IBP

COP 19 Mengambil Langkah-langkah Kecil ke Depan, Namun Kita Membutuhkan Lompatan yang Lebih Berani

Sudut Blog Tampilan Informasi Terbaru dari Blog Open Budgets

Publikasi Publikasi IBP Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang Ini

Lowongan Kerja Lowongan di IBP dan di Publish What You Fund (Terbitkan yang Anda Danai)

Membuat Anggaran Pembangunan yang Berkelanjutan Tidak Ada Tujuan Pembangunan tanpa Anggaran Pembangunan Berkelanjutan, oleh Jens Martens, Direktur, Global Policy Forum (Forum Kebijakan Global) Diskusi yang ada saat ini mengenai agenda pasca 2015 berfokus pada kesepakatan global apa yang akan mensukseskan Tujuan Pembangunan Milenium PBB (United Nations Millennium Development Goals) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDG) setelah tahun 2015. Namun rangkaian baru SDG mana pun akan kurang berdampak jika tujuannya tidak tercermin dalam kebijakan fiskal negara-negara dan berubah menjadi “Anggaran Pembangunan yang Berkelanjutan.” Karena itu, reformasi fiskal sosial dan lingkungan hidup harus menjadi unsur utama dalam semua strategi keuangan pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang dan bagian integral dari agenda pasca 2015. Sejauh ini, banyak pemerintahan merasa enggan menggunakan perpajakan yang efektif untuk konsumsi sumber daya alami yang berbahaya bagi lingkungan, dan pajak untuk “hal-hal buruk” di masyarakat di seluruh dunia hanya digunakan dalam beberapa bidang saja. Selain itu, pengeluarannya masih banyak yang harus dibenahi. Dana masyarakat terlalu sering digunakan untuk tujuan berbahaya atau setidaknya meragukan, antara lain pengeluaran berlebihan di bidang militer atau subsidi yang membahayakan lingkungan hidup. Jika semua prioritasnya ditetapkan kembali, kebijakan anggaran bisa menjadi alat yang dahsyat untuk mengurangi kesenjangan sosial, menghapus diskriminasi, dan mendorong transisi atas pola berkelanjutan dalam hal produksi dan konsumsi. Menuju Reformasi Fiskal Sosial dan Lingkungan Hidup yang Menyeluruh Tantangannya adalah menggunakan reformasi fiskal yang memiliki “dividen ganda” – yakni yang berperan pada perlindungan lingkungan hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Tetapi pada prakteknya sering tidak demikian. Langkah-langkah fiskal sering digunakan tanpa mempertimbangkan pengaruh regresifnya dan konsekuensi negatifnya bagi rakyat miskin. Contohnya: penggunaan harga air atau air limbah tanpa langkah-langkah kompensasi untuk rakyat miskin atau memangkas subsidi bahan bakar fosil. Mengurangi subsidi atau keringanan pajak untuk industri ekstraktif, misalnya pertambangan batu-bara di Jerman atau Tiongkok, adalah tindakan yang masuk akal Namun tindakan ini menekan perusahaan terkait dan bisa meningkatkan angka pengangguran jika pemerintah gagal memulai langkah-langkah kompensasi. Ini menjelaskan mengapa sejauh ini reformasi semacam itu belum dilaksanakan di banyak negara. Sebaliknya, sumber daya yang digunakan pemerintah untuk subsidi yang membahayakan lingkungan telah meningkat drastis. Menurut International Energy Agency (IEA), jumlah subsidi bahan bakar mencapai US$544 milyar pada tahun 2012, meningkat hampir 30 persen dibanding tahun 2010 2

(lihat “Pembuatan Anggaran Berkelanjutan dan Subsidi yang Membahayakan Lingkungan Hidup” dalam buletin ini). Sejauh ini, hampir semua usulan konsep untuk reformasi fiskal di bidang ekologi dan sosial belum menyediakan distribusi ulang yang sistematis pada pengeluaran pemerintah berdasarkan kriteria ekologi dan sosial. Berbagai organisasi masyarakat sipil di Filipina sudah mengambil langkah ke arah ini. Di bawah naungan Social Watch Philippines, terbentuklah Inisatif Anggaran Alternatif (Alternative Budget Initiative) terbentuk yang bertugas menganalisa pengeluaran pemerintah dan anggaran nasional guna mengusulkan anggaran alternatif untuk menangani masalah seperti perubahan iklim. (lihat “Pembuatan Anggaran untuk Lingkungan Hidup di Filipina” dalam buletin ini). Perpaduan yang konsisten antara perspektif lingkungan hidup, perspektif sosial, dan perspektif hak-hak azazi manusia dalam kebijakan anggaran dan analisa anggaran akan menjadi kondisi yang ideal. Yang dibutuhkan adalah semacam pendekatan “seluruh pemerintahan” untuk mendamaikan kebijakan fiskal dengan pembangunan berkelanjutan dan hak azazi manusia. Pengeluaran yang tampaknya berbahaya menurut perspektif terpadu semacam itu bisa diidentifikasi secara sistematis dan akhirnya dihapuskan. Untuk membantu upaya ini, Global Policy Forum bekerja sama dengan GIZ (sebuah organisasi yang mendukung pemerintah Jerman untuk mencapai tujuan mereka di bidang kerja sama internasional bagi pembangunan berkelanjutan), akan menerbitkan sebuah perangkat/panduan di musim semi 2014 bagi pembuatan anggaran lingkungan hidup dan sosial bernama “Mengarahkan Anggaran Masyarakat Menuju Keberlanjutan.” Tujuan utamanya harus mengarahkan seluruh anggaran untuk menangani hak-hak azazi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, pendekatan pembuatan anggaran hak azazi manusia yang dikembangkan sejauh ini harus dilengkapi dengan pendekatan pembuatan anggaran berkelanjutan guna merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai topik ini, kunjungi situs web Global Policy Forum di www.globalpolicy.org.

Pembuatan Anggaran Berkelanjutan dan Subsidi yang Membahayakan Lingkungan Hidup, oleh Jacqueline Cottrell, Penasehat Kebijakan Senior, Green Budget Europe/Germany Reformasi dalam hal subsidi yang membahayakan lingkungan (SML) adalah hal yang sangat mendasar untuk mewujudkan masyarakat dan perekonomian yang berkelanjutan. Subsidi adalah “semua langkah yang mempertahankan harga bagi konsumen di bawah tingkat pasar, atau bagi produsen di atas tingkat pasar, atau yang mengurangi biaya bagi konsumen dan produsen" (OECD 1998) dan digunakan untuk mendorong berbagai kegiatan yang diinginkan atau mendukung industri atau orang-orang tertentu. Tetapi tidak semua subsidi menghasilkan manfaat yang tersebar luas. Pembuatan anggaran pemerintah yang berkelanjutan berarti pembuatan anggaran yang efisien: uang adalah sumber daya terbatas, jadi benarbenar sangat penting untuk menggunakannya dengan bijaksana. Subsidi yang mendorong perilaku yang membahayakan lingkungan, misalnya membayar pencemar untuk mencemari lingkungan, adalah sama sekali tidak ramah lingkungan. SML bukanlah masalah sepele. International Energy Agency memperkirakan bahwa subsidi konsumsi bahan bakar fosil mencapai US$544 milyar pada tahun 2012 dan menghapuskannya secara bertahap akan mengurangi emisi CO2 secara global hingga 7 persen paling lambat tahun 2020. Negara-negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development) mengeluarkan US$400 milyar setiap tahun untuk mensubsidi sektor pertanian mereka; banyak di antara jumlah itu yang merangsang produk berlebihan yang berbahaya bagi lingkungan, menciptakan distorsi perdagangan, dan menghambat peluang ekonomi – di mana semua ini merugikan perekonomian yang sedang berkembang. Semua subsidi ini cenderung ditargetkan dengan buruk dan tidak adil, hanya lebih menguntungkan orang kaya dibanding rakyat miskin. Kendati tujuan subsidi konsumen bahan bakar fosil adalah untuk melindungi rakyat miskin dari tingginya biaya energi, menurut analisa Dana Moneter Internasional atas 20 3

negara, hanya 18 persen dari subsidi ini yang benar-benar sampai ke rakyat miskin yang jumlahnya 40 persen, sedangkan kaum berada yang sebanyak 20 persen mendapatkan 43 persen. Jadi Apa yang Bisa Dilakukan untuk Mengatasi Subsidi Berbahaya? Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa “subsidi negara adalah masalah politik dan ekonomi sebesar US$1 milyar, bukannya akibat konflik tak terhindari antara pertumbuhan dan lingkungan hidup” (The Economist, Juni 2012). Bukannya menghasilkan kemakmuran, SML sering sekali menghambat pasar dan merusak di bidang sosial dan lingkungan hidup. Di Green Budget Europe/Germany, kami berusaha mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa SML, terutama di bidang energi. Mengetahui subsidi apa yang tersedia, berapa nilainya, dan mengetahui dampaknya, adalah langkah penting menuju reformasi. Meningkatkan kesadaran mengenai skala masalah ini berarti bahwa lebih banyak suara pendukung reformasi yang akan didengar di media, di parlemen, dan dalam wacana sosial. Kesadaran mengenai masalah ini juga membuat pemerintah lebih cenderung mempertimbangkan reformasi – terutama jika mereka berusaha keras menyeimbangkan anggaran mereka. Biasanya, reformasi juga membutuhkan pendorong untuk mengatasi tentangan dari kelompok lobi dan penerima. Hal ini bisa berupa pemenang politik, kampanye masyarakat sipil yang sukses, publikasi anggaran alternatif, atau perasaan mendesak yang timbul karena kebutuhan akan konsolidasi fiskal. Pesan komunikasi yang pintar dan menyolok bisa membantu – misalnya merubah statistik seluruhnya, atau secara langsung membandingkan bahan bakar fosil dengan subsidi energi yang dapat diperbaharui – untuk menjelaskan berapa uang pemerintah yang digunakan untuk membayar pencemar. Karena reformasi subsidi adalah proses yang sulit, Green Budget Europe sama-sama membuat pelatihan pembinaan kemampuan mengenai Reformasi Fiskal Lingkungan Hidup (Environmental Fiscal Reform/EFR) atas nama GIZ. Pelatihan ini memiliki dua modul yang terutama melihat proses politik atas reformasi, mulai dari pembuatan proposal kebijakan dan langkah-langkah hingga strategi komunikasi. Modul-modul lain menangani subsidi yang implisit karena, kurangnya penentuan harga berdasarkan seluruh biaya untuk penyediaan layanan, misalnya. Pelatihan ini bersifat interaktif dan diadakan sebagai seri sesi lokakarya dan bisa berlangsung selama satu sampai lima hari. Program dapat disesuaikan menurut kebutuhan peserta – yang biasanya terdiri dari pembuat kebijakan dan staf kementerian, konsultan, dan wakil masyarakat sosial. Pelatihan ini membantu membangkitkan kesadaran akan kemungkinan reformasi subsidi untuk merubah anggaran pemerintah dan membebaskan pendapatan. Pelatihan ini juga menyoroti arah menuju pelaksanaan EFR selain menangani berbagai hambatan khas dan cara-cara menanganinya. Pada akhir pelatihan, peserta membuat rencana tindakan pribadi yang menetapkan bagaimana setiap orang akan berusaha merubah kebijakan fiskal lingkungan hidup dalam lingkup pengaruh mereka. Akhirnya, pelatihan ini bertujuan untuk lebih memahami dan meningkatkan kemampuan mengembangkan perangkat EFR, dan sebagai awal atau stimulus proses reformasi – yang merupakan langkah penting menuju anggaran yang lebih adil dan lebih ramah lingkungan. Harap hubungi [email protected] jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Green Budget Europe, atau [email protected] untuk informasi mengenai Pelatihan EFR.

4

Bagaimana Negara-negara Membuat Anggaran Lingkungan Hidup? Membuat Anggaran Lingkungan Hidup di Filipina, oleh Isagani Serrano, Presiden Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM), salah satu pimpinan Social Watch Philippines (SWP) dan Alternative Budget Initiative (ABI) Angin topan Haiyan menghantam Filipina pada bulan November 2013. Sampai tanggal 12 Desember sudah menewaskan 5.982 orang, 1.779 orang hilang, 27.022 orang mengalami luka-luka ( Dewan Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional/National Disaster Risk Reduction and Management Council), sekitar 4 juta orang menjadi terlantar, dan perkiraan kerugian mencapai lebih dari 35,5 milyar Peso — sehingga membuat angin topan ini menjadi yang mematikan di Filipina di sepanjang sejarah. Angin topan yang dahsyat ini memperlihatkan tingkat kerentanan dan kemampuan adaptasi di Filipina serta memperlihatkan seriusnya kelemahan tata laksana: kebijakan mengenai lingkungan hidup dan perubahan iklim kurang didukung oleh anggaran. Foto diambil dari PRRM

Meskipun bencana alam yang besar seperti ini tidak dapat dicegah, semakin banyak bukti mengarah pada perubahan iklim di seluruh dunia sebagai faktor penting yang meningkatkan frekuensi dan keparahan bencana akibat iklim. Saat ini perubahan iklim amat sangat mempengaruhi Filipina – yang sudah termasuk negara di dunia yang dianggap paling berisiko terkena dampak perubahan iklim. Kendati Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG) PBB mencapai kemajuan, terutama dalam hal kelestarian lingkungan, Filipina tetap menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup yang sangat besar. Karena daya dukung negara ini telah retak dan sedang mengalami tekanan yang parah, pendanaan masyarakat tidak dapat berlanjut seperti biasa. Memastikan bahwa cukup dana masyarakat yang dialokasikan bagi upaya melindungi lingkungan hidup dan menangani masalah perubahan iklim – dan bahwa semua dana tersebut digunakan secara efisien - adalah hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan. Tapi bukan hanya Filipina. Banyak negara sedang berkembang kini menghadapi kemalangan ganda karena sumber daya masyarakat yang terbatas dan semakin tingginya biaya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Alokasi Anggaran yang Ada untuk Perubahan Iklim Bagaimana sistem anggaran dan sistem keuangan publik di Filipina menangani masalah lingkungan hidup dan iklim? Dalam sebuah kajian regional, Asian Development Bank memperkirakan bahwa Filipina perlu mengggunakan sekitar 0,2-0,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunannya untuk adaptasi perubahan iklim (layanan dan kegiatan yang membantu orang-orang dan masyarakat yang menanggung beban akibat dampak negatif perubahan iklim) dan 0,6 persen dari PDB tahunan untuk mitigasi (kegiatan pengurangan emisi karbon yang berperan pada perubahan iklim) dalam bidang energi, transportasi, dan industri. Dalam Anggaran 2013 Fipilina dan dalam Anggaran 2014 yang kini sedang dirumuskan, pengeluarannya jauh di bawah jumlah yang disarankan untuk adaptasi perubahan iklim dan hanya lebih dari setengah dari biaya mitigasi. Hal ini benar-benar terjadi meskipun pemerintah sudah memprioritaskan masalah ini dalam agenda mereka dengan membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang peka akan iklim seperti Undang-Undang Perubahan Iklim 2009 (Climate Change Act/CCA), Rencana Tindakan Perubahan Iklim Nasional untuk tahun 2011-2028, Dana Kelangsungan Hidup Masyarakat, dan UndangUndang Penanganan Pengurangan Risiko Bencana 2010, dan sebagainya.

5

Sebagai tanggapan, Anggaran Alternatif 2013 yang diusulkan oleh Social Watch Philippines/Alternative Budget Initiative berusaha membuat Anggaran Nasional 2013 menjadi peka akan Undang-Undang Perubahan Iklim sehingga proposalnya mencerminkan masalah iklim dan lingkungan hidup MDG yang benar-benar berarti bagi rakyat miskin dan rakyat yang terkucil, di samping untuk seluruh negara. Saat melangkah ke depan, jika Filipina akan memberi tanggapan yang memadai terhadap tantangan akibat perubahan iklim, kedua anggaran ini harus lebih selaras. Selain peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, apropriasi dan pengeluaran untuk masalah iklim dan lingkungan hidup sedang meningkat, meskipun masih di bawah tingkat yang diharuskan. Ada dua kejadian pertama yang berkaitan dengan anggaran Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam: rekening anggaran gabungan milik mereka untuk lebih dari satu persen dari total anggaran, dan mereka menggunakan pembuatan anggaran dari atas ke bawah dan konsultasi publik sebagai bagian dari proses anggaran. Tetapi meskipun tanda-tanda ini cukup positif, mereka masih kurang melakukan perubahan radikal yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan iklim yang mendesak. Memenuhi tantangan iklim dan lingkungan hidup akan memerlukan reformasi dalam sistem keuangan publik yang cukup mendanai dan menanggapi kebutuhan iklim yang sensitif di Filipina. Harus ada alokasi Bagaimana Rupa Anggaran yang Peka Iklim? PRRM mengakui bahwa rakyat miskin yang tinggal di pedesaan adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim karena banjir dan kehilangan produktivitas lahan bisa menghancurkan kehidupan mereka yang hanya memiliki segelintir harta benda dan kemampuan yang terbatas untuk menanggapi. Karena itulah kami berusaha mendorong anggaran cinta lingkungan yang berinvestasi pada dana masyarakat di berbagai area yang amat sangat penting yang bisa meningkatkan kemampuan rakyat miskin dalam beradaptasi dengan keadaan mereka yang amat sangat cepat berubah dan mengurangi efek perubahan iklim. Jadi apa yang harus dipertimbangkan oleh anggaran dan rencana pembangunan dalam mengatasi kemiskinan dan perubahan iklim? Anggaran dan rencana pembangunan harus:          

Memastikan tersedianya layanan mendasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan bagi semua orang; Memastikan tersedianya jaminan makanan melalui pertanian yang berkelanjutan, kehutanan, dan perikanan; Menyediakan pekerjaan yang cinta lingkungan dan pekerjaan penuh; mendukung peralihan ke sistem-sistem energi yang dapat diperbaharui / berkelanjutan memastikan produksi yang bersih dan konsumsi yang bersih; Menyediakan penanganan limbah ekologi; menstabilkan tingkat populasi; Menyediakan keterlibatan masyarakat dalam upaya menemukan solusi lokal bagi masalah lingkungan hidup; Memastikan tata laksana yang baik dan partisipasi masyarakat di segala tingkat; dan Memastikan adanya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan semua prioritas ini.

anggaran yang sesuai – di samping transparansi, partisipasi, dan pengawasan yang kuat – untuk mengarahkan tindakan pemerintah dan menuntut pertanggungan jawab mereka di tengah tantangan yang monumental ini.

6

Pendekatan Kanada Terhadap Penghijauan Anggaran: Green Budget Coalition, oleh Andrew Van Iterson, manajer Green Budget Coalition Penghijauan anggaran pemerintah adalah tantangan yang dihadapi seluruh dunia. Di Kanada, berbagai organisasi masyarakat sipil lingkungan hidup telah membuat inisiatif dengan keunikan kekuatan, keahlian, dan catatan reputasi yang berhasil mengatasi tantangan ini: : Green Budget Coalition (GBC). Sejak tahun 1999, GBC mengumpulkan kelompok-kelompok lingkungan hidup terkemuka di Kanada untuk menganalisa berbagai masalah yang paling menekan mengenai kelestarian lingkungan di Kanada dan membuat kumpulan deretan rekomendasi kepada pemerintah federal mengenai peluang fiskal dan anggaran yang strategis. Inisiatif ini terdiri dari 14 organisasi nirlaba yang bersama-sama mewakili lebih dari 600.000 rakyat Kanada. Kekuatan inti Green Budget Coalition meliputi:     

Fokus strategis yang unik pada anggaran federal; keragaman anggota (dari Greenpeace sampai Ducks Unlimited); Hubungan dengan anggota parlemen dan pejabat pemerintah senior (terutama di departemen keuangan); Fokus pada pilihan rekomendasi prioritas yang dirancang untuk menciptakan manfaat konservasi dan lingkungan hidup berskala besar; dan Penekanan pada keselarasan kebijakan fiskal dengan kelestarian lingkungan melalui reformasi fiskal ekologi.

GBC telah memainkan peranan yang berpengaruh dalam alokasi pemerintah federal sebesar C$20 milyar lebih bagi kelestarian lingkungan, selain sederetan langkah-langkah reformasi untuk subsidi dan lampiran anggaran 2005 bagi pajak lingkungan hidup. GBC beroperasi setiap tahun berdasarkan siklus anggaran federal Kanada. Siklus GBC dimulai sekitar dua bulan setelah penerbitan anggaran bulan Februari/Maret disertai penilaian mengenai kesuksesan dan pelajaran tahun sebelumnya, kemudian identifikasi dan pembuatan prioritas rekomendasi untuk anggaran tahun berikutnya. Rekomendasi GBC sebagian besar berfokus pada langkah-langkah pengeluaran dan mencakup proposal reformasi subsidi dan penetapan harga pasar yang memasukkan biaya dan manfaat lingkungan hidup. Biasnya GBC “menampilkan” tiga sampai lima rekomendasi dan memprioritaskannya menurut kepentingan politik dan ketepatan waktu politik. Teks rekomendasi GBC dirancang selama beberapa bulan kemudian, dengan memadukan analisa, penelitian, perantara pemerintah, dan diskusi internal, dan setelah itu GBC mengumpulkan semua rekomendasi awal ini dan menyebarkan dokumen pendahuluan lengkap secara luas di seluruh pemerintahan pada bulan September. Kemudian pada bulan Oktober GBC bertemu dengan sederetan pimpinan departemen senior non politik untuk mendengarkan umpan balik dan saran mereka guna memperkuat dokumen tersebut. Akhirnya, pada bulan November, dokumen Rekomendasi GBC sudah mencapai tahap final, diterjemahkan, dan dipromosikan di berbagai rapat kepada para menteri departemen, anggota parlemen semua partai, dan penasehat politik. Selang beberapa waktu, melalui dedikasi yang terus-menerus terhadap proposal berdasarkan fakta dan keterlibatan yang membangun dan terpisah, akhirnya GBC dihormati oleh pemerintah dan mendapatkan akses ke pejabat-pejabat senior. Bahkan kini GBC secara efektif menjadi bagian dari proses perumusan anggaran tahunan pemerintah, bertemu pejabat pemerintah setiap tahun, dan kadang-kadang lebih sering. Belum lama ini, GBC terutama sukses membantu mengurangi subsidi pajak bahan bakar fosil dan sektor pertambangan. Bahkan pemerintah Kanada telah mengurangi subsidi ini dalam tiga anggaran berturutturut – dan dalam empat dari tujuh anggaran terakhir – sehingga mungkin menghasilkan peningkatan pendapatan federal hingga lebih dari C$400 juta. GBC memiliki peranan unik dalam meningkatkan kemajuan ini melalui strategi berikut: 7

• • • • •

menggunakan keinginan pemerintah untuk pengurangan defisit; Berdasarkan penelitian subsidi bahan bakar fosil yang kuat dari International Institute for Sustainable Development (anggota GBC); Menekankan komitmen G-20 Kanada untuk menghapuskan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, di samping nilai meningkatkan kenetralan pajak; Memprioritaskan “reformasi subsidi dalam industri ekstraktif” dalam dokumen Rekomendasi tahunan GBC dan rapat-rapat pemerintahan tingkat tinggi; dan Secara teratur bertemu dengan penasehat kebijakan pajak Menteri Keuangan untuk membahas cara-cara terbaik yang bisa digunakan GBC untuk membantu upaya reformasi subsidi.

Selama ini GBC dikenal dengan kesetiakawanan internalnya, yang memberinya kemampuan unik untuk memudahkan upaya kerjasama di antara anggotanya yang beraneka ragam. Proses yang dijalani oleh anggotaanggota GBC dalam membuat dan memprioritaskan rekomendasi GBC telah menghasilkan berbagai diskusi berharga di samping kedudukan dan hubungan bersama yang lebih kuat.

Foto diambil dari Forum Global Mengenai Penggunaan Sistem Negara untuk Mengelola Pendanaan Perubahan Iklim. Tersedia di sini.

Situs web Green Budget Coalition, greenbudget.ca, menyediakan tautan ke dokumen Rekomendasi terbaru berbahasa Inggris dan Perancis di samping daftar anggota GBC. Untuk informasi lebih jauh, harap hubungi Manajer GBC Andrew Van Iterson, di [email protected].

Forum Global mengenai Perubahan Iklim Forum Korea Selatan Berfokus pada Anggaran Negara dan Perubahan Iklim, oleh Isaac Shapiro, International Budget Partnership, Direktur Pendiri Hubungan antara keputusan anggaran dan penanganan pengaruh perubahan iklim menjadi fokus pada awal bulan Desember dengan pembukaan resmi kantor Green Climate Fund di Korea Selatan dan disertai “Forum Global Mengenai Penggunaan Sistem Negara dalam Mengelola Pendanaan Perubahan Iklim.” Meskipun lebih dari 150 hadirin di forum itu terdiri dari pejabat pemerintah (khususnya dari kementerian keuangan dan Asia Pasifik, selain dari berbagai badan seperti Departemen Pembangunan Internasional Inggris dan beberapa negara di Afrika dan Amerika Tengah), hadir pula wakil-wakil masyarakat sipil. IBP dan mitra kami di Nepal, Forum Kebebasan (Freedom Forum), berpartisipasi dalam forum tersebut. Berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) internasional yang hadir antara lain adalah Overseas Development Institute, Transparency International, dan World Resources Institute. Beberapa OMS dalam negeri juga berpartisipasi, sesuai dengan pengamatan beberapa organisasi internasional bahwa mungkin saat ini keterlibatan masyarakat sipil lintas negara melebihi keterlibatan masyarakat sipil dalam negeri. Green Climate Fund adalah mekanisme pendanaan United Nations Framework Convention on Climate Change. Tujuannya, paling lambat tahun 2020, sebesar $100 milyar setiap tahun akan melalui lembaga baru ini dan disalurkan ke negara-negara sedang berkembang untuk membantu mereka mencegah dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Forum ini berfokus pada tingkat di mana sistem negara diperlengkapi untuk menangani dana yang ditargetkan bagi perubahan iklim dan dampaknya, dan mengenai bagaimana sistem semacam itu bisa ditingkatkan. Perlu diperhatikan bahwa banyak sumber daya yang sudah dikhususkan untuk mitigasi perubahan iklim (atau pencegahan) dan adaptasi perubahan iklim. Ada beberapa masalah metodologi yang serius dan belum terpecahkan mengenai pengukuran sumber daya ini, termasuk tidak adanya kesepakatan mengenai definisi “perubahan iklim,” jadi angka berikut harus dianggap sebagai perkiraan kasar saja. Climate Policy Initiative memperkirakan bahwa total pendanaan perubahan iklim mencapai $359 milyar 8

di tahun 2012, di mana 38 persen berasal dari sektor pemerintah dan 62 persen dari sektor swasta. Lebih dari tiga perempat dari pendanaan perubahan iklim berasal dari dalam negeri, sedangkan sisanya merupakan dana dari satu negara ke negara lainnya. Pendanaan bagi Perubahan Iklim dan Anggaran Negara Masalah transparansi anggaran dan pertanggungan jawab anggaran diungkapkan di sepanjang forum itu. Sistem anggaran yang kuat adalah sangat penting dalam menanggapi perubahan iklim. Semakin kuat sistem anggarannya dan dianggap demikian, maka semakin mudah memperoleh dana untuk Green Climate Fund, dan negara-negara juga semakin mungkin menambah pendanaan bagi perubahan iklim mereka dan menggunakannya secara bijaksana. Masalah anggaran yang muncul dari forum tersebut antara lain: 

  

Menurut Kajian Pengeluaran Lembaga dan Publik/Climate Public and Institutional Expenditure Reviews (dipicu atau dilakukan oleh Program Pembangunan PBB), banyak sumber daya masyarakat dan swasta masing-masing negara sudah dikhususkan untuk pengeluaran bagi perubahan iklim, hingga sebesar 5,5-7,2 persen dari anggaran dan .9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Bangladesh; 14,9-16,9 persen dari anggaran dan 3,1-6,9 persen dari PDB di Kamboja. Kini dibuat mekanisme pelacakan dan disebarkan untuk menilai aliran pendanaan bagi perubahan iklim, tetapi mekanisme ini masih dalam tahap awal. Meskipun banyak dukungan di forum tersebut agar dana perubahan iklim dialirkan melalui sistem anggaran reguler suatu negara, masalah ini sama sekali belum terpecahkan. Masih ada beberapa dukungan untuk menetapkan mekanisme pendanaan khusus di negara- negara. Fragmentasi menjadi ciri pendanaan perubahan iklim sehingga menghambat pemahaman dan merongrong keefektifan.

IBP dan Pendanaan Perubahan Iklim? Pekerjaan umum yang dilakukan oleh IBP dan para mitra kami untuk membuat sistem anggaran menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan adalah penting sekali dalam menanggapi tantangan perubahan iklim. Setelah menghadiri forum itu, kini jelas terlihat bagaimana pendanaan perubahan iklim kemungkinan akan semakin mempengaruhi pekerjaan kami di tahun-tahun mendatang.

COP 19 Mengambil Langkah Kecil ke Depan, Namun Kita Membutuhkan Lompatan yang Lebih Berani, oleh Jennifer Morgan, David Waskow, Athena Ballesteros, Pieter Terpstra, dan Yamide Dagnet, World Resources Institute (WRI) Artikel ini merupakan kutipan dari tampilan terbaru di blog World Resources Institute di sini. Ada berbagai negosiasi Dewan Partai-partai Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) di Warsawa, Polandia (COP 19). Meskipun hasil-hasil pertemuan puncak di bulan November 2013 itu hampir tidak menimbulkan tindakan untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim, COP Warsawa telah mencapai hasil-hasil bertahap yang dibutuhkan untuk memajukan proses ini. Jalan Menuju Paris Pertanyaan mengenai proses utamanya adalah apakah para negosiator akan menciptakan jalan untuk melindungi iklim internasional yang baru di COP 21 di Paris pada tahun 2015. Menurut kesepakatan, jalan itu akan membuat negara-negara harus mengajukan “tawaran nasional” untuk mengurangi emisi di saat mematuhi peraturan internasional dan tolok ukur tertentu mengenai ambisi, kesetaraan, dan transparansi. Selama ini WRI bekerja keras untuk menghadirkan transparansi dan pertanggungan jawab ke dalam “proses penawaran” ini dan akan terus melakukannya di saat proses ini berlanjut.

9

Pendanaan Perubahan Iklim Dalam bidang utama lainnya, negosiator mencapai kemajuan penting dalam masalah keuangan, antara lain: 







Memprioritaskan pendanaan adaptasi: Para negosiator menekankan perlunya memastikan bahwa pendanaan yang memadai ditujukan untuk membantu negara termiskin dan yang paling rentan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Hal ini diterima, di saat kegiatan adaptasi telah mendapatkan jauh lebih sedikit pendanaan dibanding mitigasi. Negara-negara berkembang menyumbang total lebih dari $100 juta bagi Dana Adaptasi sehingga memenuhi tujuan penggalangan dananya. Mengoperasikan Green Climate Fund (GCF): Berbagai negara memulai proses penggalangan sumber daya keuangan pertama untuk GCF — yang diperkirakan akan menjadi sarana utama untuk membayar dana perubahan iklim – dan membuat sistem resmi untuk kembali menambahkan semua sumber daya ini. Tetapi permodalan awal masih kurang memiliki target yang jelas dan ambisius. Memperkuat transparansi: Semua pihak mengambil langkah positif ke arah pemberian laporan yang lebih baik mengenai aliran pendanaan perubahan iklim – yang penting untuk membangun kepercayaan antara negara berkembang dan negara-negara yang sedang berkembang di samping memastikan bahwa pendanaan ini mengalir sesuai perkiraan. Menambah pendanaan jangka panjang: Berbagai negara berkembang hadir di Warsawa untuk mengutarakan komitmen mereka untuk bersama-sama menggalang dana sebesar $100 milyar setahun dalam pendanaan perubahan iklim hingga tahun 2020. Untuk mencapai target yang ambisius ini, berbagai negara harus terus menggalang dan menambah pendanaan dari tingkattingkat pendanaan iklim jangka pendek, dan juga perlu memastikan bahwa semua dana tersebut digunakan dengan efektif. Tetapi komitmen tersebut tidak menetapkan jalan yang jelas dengan tonggak sejarah dan target untuk mencapai tujuan ini. Kerugian dan Kerusakan Salah satu titik terang dari negosiasi ini adalah kemajuan dalam cara menangani kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim yang sulit atau mustahil disesuaikan. Setelah melalui beberapa negosiasi yang intens, beberapa negara mengambil langkah besar ke depan dengan menciptakan “mekanisme internasional Warsawa untuk mengatasi kerugian dan kerusakan." Mekanisme ini merupakan wujud baru dengan mandat yang luas dan kompleks, termasuk karya dalam hal penelitian, koordinasi, tindakan, dan dukungan. Tetapi masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membuat wujud baru ini dapat berfungsi penuh. Foto Diambil dari PRRM

Kesetaraan Masalah kesetaraan — dan negara mana saja yang harus melakukan jenis tindakan untuk perubahan iklim — kembali menjadi masalah sentral. Ada sederet pandangan mengenai bagaimana kesepakatan baru tahun 2015 itu harus menangani kesetaraan, di samping cara mengatasi prinsip-prinsip umum yang terkait tetapi namun dengan tanggung jawab berlainan dan kemampuan masing-masing. Pada akhirnya, masalah-masalah utama mengenai kesetaraan akan diselesaikan mulai sekarang sampai kesepakatan tahun 2015.

10

Pengukuran, Pemberian Laporan, dan Verifikasi (PPLV) dan Akuntansi Peraturan PPLV membantu memastikan bahwa proses ini transparan dan bahwa semua negara memenuhi komitmen mereka untuk mengurangi emisi. Di Warsawa, semua pihak mencapai kemajuan dengan menyelesaikan dan menggunakan sisa modalitas dari proses verifikasi untuk komitmen saat ini yang dibuat oleh berbagai negara, namun jalan menuju kerangka kerja akuntansi global yang tangguh itu semakin sulit dibanding sebelumnya. Apa Selanjutnya? Para negosiator di COP 19 berhasil mencapai kemajuan, namun besarnya tantangan perubahan iklim akan membutuhkan semua pimpinan – kepala negara, pimpinan perusahaan, dan pimpinan masyarakat sipil – untuk lebih banyak bertindak mulai sekarang sampai COP 20 tahun 2014. Di tingkat nasional, ini termasuk meningkatkan tuntutan akan kebijakan perubahan iklim yang efektif. Dan di tingkat internasional, para pemimpin mendapat kesempatan untuk memajukan agenda dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di bulan Januari dan Pertemuan Puncak Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB pada bulan September 2014. Risikonya semakin tinggi di saat kita melihat lautan yang bergelora, keganasan ombak, dan kehancuran yang belum lama ini terjadi akibat Topan Haiyan. Inilah saatnya merubah langkah-langkah kecil di COP 19 menjadi lompatan lebih besar dalam melakukan tindakan perubahan iklim di seluruh dunia. Jika Anda ingin membaca artikel lain mengenai hal ini dan topik serupa, lihatlah publikasi World Resources Institute ini:      

Ekosistem, Perubahan Iklim dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals /MDG) Informasi untuk Adaptasi Perubahan Iklim Praktik-praktik yang Baik dalam Kebijakan dan Langkah-Langkah Mitigasi Perubahan Iklim 3 Cara untuk Meraih Kemajuan Mengenai Pendanaan Perubahan Iklim di COP 19 Melihat Sumber Pendanaan Adaptasi Iklim 3 Pelajaran untuk Pendanaan Perubahan Iklim Jangka Panjang

11

Sudut Blog

Dari Blog Open Budgets: Melatih Media Tunisia untuk Menulis Laporan Anggaran: Sejak bulan November 2013, IBP dan dua dari organisasi mitranya telah melatih beberapa jurnalis di Tunisia mengenai cara meliput masalah anggaran di negara mereka. Lokakarya tersebut meneguhkan lokakarya yang diadakan IBP di musim panas untuk organisasi masyarakat sipil, yang mengadaptasi bahan pelatihan yang kami buat untuk menyesuaikan kebutuhan profesional media. Lima Tampilan Berita Teratas Tahun 2013: 2013 adalah tahun yang sangat aktif bagi International Budget Partnership, sejak penerbitan Open Budget Survey 2012 pada akhir bulan Januari sampai peluncuran penelitian baru yang penting dalam buku kami Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability (Open Budgets: Ekonomi Politik Transparansi, Partisipasi dan Pertanggungan Jawab) sampai Pertemuan Puncak Open Government Partnership tahunan ke dua pada bulan November. Apakah Reformasi Manajemen Keuangan Masyarakat Membuahkan Hasil di Negara-negara Francophone Africa?: Negara-negara Francophone di Afrika Barat dan Tengah telah memperkenalkan reformasi yang signifikan dalam sistem manajemen keuangan masyarakat selama dua puluh tahun terakhir. Pada bulan Juni 2009 dan Desember 2011, West African Economic and Monetary Union (WAEMU) dan Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) menggunakan sejumlah Petunjuk baru untuk reformasi PFM.

Publikasi Publikasi IBP Belum lama ini IBP menambahkan beberapa publikasi baru di perpustakaan online kami. Ulasan Singkat mengenai Anggaran, Catatan Kebijakan, Laporan, dan Paduan berfokus pada transparansi, partisipasi, dan advokasi anggaran:     

Advokasi Bertingkat: Model dan Taktik untuk Bekerja di Seluruh Tingkat Pemerintahan yang Berlainan Ulasan Singkat Anggaran No. 21 – Partisipasi Masyarakat di Kenya: Anggaran Negara dan Forum Ekonomi – Prinsip dan Pilihan Analisa dan Advokasi untuk Perawatan Kesehatan: Sebuah Studi Kasus Mengenai Kemitraan CEGAA dan TAC di Afrika Selatan Belajar Sembari Melakukan: Menuju Anggaran Negara yang Lebih Baik di Tahun 2014/15 Transparansi untuk Apa? Kegunaan Informasi Anggaran yang Tersedia bagi Khalayak Umum di Negara-negara Afrika 12

Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini - Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional. Dalam artikel “Apakah Pembuatan Anggaran Partisipatif untuk Emisi Dapat Membantu Pejabat Setempat dalam Mengatasi Perubahan Iklim?,” Tom Cohen dari University College London berpendapat bahwa “pembuatan anggaran emisi” partisipatif bisa membantu menciptakan proses berdasarkan dialog yang kolaboratif antara pemerintahan setempat dan warga negara yang mengurangi keprihatinan warga mengenai inisiatif lingkungan hidup dan membuat para pejabat merasa lebih yakin dalam mengejar agenda lingkungan hidup. Sebagai bagian dari proyek Menjelajahi akses lokal ke Green Climate Fund, Climate and Development Knowledge Network (CDKN) menerbitkan kumpulan enam wawancara dengan para aktivis organisasi masyarakat sipil lingkungan hidup berjudul, “Para Pelaku Lokal Siap Bertindak: 6 Pandangan Mengenai Cara Green Climate Fund Dapat Mencapainya.” Wawancara ini menunjukkan bahwa pelaku lokal merupakan pemain yang sangat penting dalam menangani perubahan iklim dan membentuk berbagai strategi adaptasi. Penulis “Beyond the Core: Community Governance for Climate-Change Adaptation In Peripheral Parts of Pacific Island Countries (Di Luar Inti: Tata Kelola Masyarakat untuk Adaptasi Perubahan Iklim dalam Bagian-bagian Periferal di Negara-negara Kepulauan Pasifik)” membahas bagaimana sistem tradisional tata kelola lingkungan hidup gagal membantu masyarakat di negara-negara Kepulauan Pasifik yang sangat rentan. Pendekatan dari atas ke bawah dan kurangnya kesadaran para pembuat keputusan di masyarakat mengenai berbagai masalah penting selama 30 tahun terakhir ini memerlukan pendekatan baru untuk intervensi tingkat masyarakat yang membuat pemangku kepentingan lebih menyadari masalah perubahan iklim. Artikel “Tata Kelola yang Adaptif dan Strategi Kelembagaan untuk Perpindahan Masyarakat Akibat Iklim di Alaska” memberikan perangkat kebijakan yang bisa memudahkan adaptasi perubahan iklim di kalangan masyarakat. Artikel ini menganalisa tiga masyarakat di Alaska yang memutuskan pindah karena degradasi lingkungan hidup akibat perubahan iklim. Penulis juga membahas kendala kelembagaan bagi perpindahan masyarakat dan bagaimana pemimpin lokal harus memperhitungkan perencanaan adaptasi dan kerangka kerja tata kelola yang adaptif sehingga masyarakat dapat menanggapi tantangan lingkungan hidup dengan lebih fleksibel.

Lowongan Kerja Lowongan di IBP dan di Publish What You Fund (Terbitkan yang Anda Danai) Petugas Progam Pelatihan IBP: IBP mencari Petugas Program Pelatihan untuk tim Pembinaan Kemampuannya guna memimpin konseptualisasi, rancangan, penyediaan, dan evaluasi intervensi pembinaan kemampuan tertentu yang ditawarkan kepada mitra-mitra IBP. Editor/Penulis IBP: IBP mencari Editor/Penulis untuk program Komunikasi untuk meningkatkan struktur, kemampuan akses, dan kejelasan dalam laporan dan bahan-bahan lain milik IBP. Petugas Hutang Usaha dan Spesialis Pembayaran Gaji di IBP: IBP mencari Petugas Hutang Usaha & Spesialis Pembayaran Gaji untuk bertanggung jawab atas pemrosesan pembayaran tunai di samping mempersiapkan dan mengelola gaji. Asisten Penelitian di IBP: IBP mencari tiga Asisten Penelitian untuk Open Budget Initiative guna mengerjakan Open Budget Survey bersama tim yang terdiri dari para pakar anggaran internasional. Asisten Penelitian di Publish What You Fund (PWYF): PWYF mencari Asisten Penelitian yang memahami matematika dan berorientasi pada hal-hal rinci untuk mendukung pengumpulan data dan penelitian 13

produk advokasi unggulan mereka, yakni Aid Transparency Index (Indeks Transparansi Bantuan). Ini merupakan konsultasi jangka pendek selama empat bulan.

14