kebutuhan hukum pejabat menaati putusan pengadilan tata usaha ...

KEBUTUHAN HUKUM PEJABAT MENAATI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI MEDAN

DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Sumatera Utara Dengan Wibawa Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K) Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1388/J05/SK/KP/2005 tanggal 28 Oktober 2005

Oleh :

SUPANDI NIM : 018101013 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005 Supandi : Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di…, 2005 USU Repository © 2007

KEPATUHAN HUKUM PEJABAT DALAM MENTAATI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI MEDAN Supandi 1) M. Solly Lubis2) Paulus Effendie Lotulung M. Laica Marzuki 4)

3)

INTISARI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/sengketa administrasi pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (dahulu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Pentingnya keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara ini karena kedudukannya merupakan salah satu satu tonggak utama dalam mewujudkan negara adil dan makmur. Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan mengurangi pesimisme masyarakat pencari keadilan terhadap eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sejak dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2003 telah menangani kasus gugatan sebanyak 1200 perkara. Dalam kasus-kasus tersebut belum dapat digambarkan tingkat keberhasilan yang sesungguhnya tentang konsistensi tergugat Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam putusan hakim administrasi, mulai terlihat jarak antara das Solien dengan das Sein yang dapat mengganggu integritas negara hukum modern. Oleh karena itu penelitian ini untuk memastikan seberapa besar kepatuhan/ konsistensi pemerintah dalam melaksanakan putusan peradilan administrasi dan menemukan konsep-konsep lain untuk memperbaiki dan mencegah meningkatnya hambatan, agar norma khusus produk peradilan administrasi tidak terjadi norma yang gagal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak patuh dalam penegakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, akibat ketidakpatuhan tersebut terhadap praktek penegakan hukum Tata Usaha Negara, dan solusi yang dapat ditempuh untuk menghilangkan sikap ketidakpatuhan tersebut. Untuk membahas hal-hal tersebut di atas, dilakukan penelitian dalam bentuk preskriptti analitis, dengan pendekatan hukum normatif dan didukung dengan pendekatan hukum empiris. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara

1. 2. 3.

4.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Hakim Agung dan Ketua Muda Mahkamah Agung R I Jakarta_ Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta.

Supandi : Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di…, 2005 USU Repository © 2007

Medan. Responden sebanyak 42 orang, instansi terkait, dan kasus yang dianalisis sebanyak 194 buah kasus yang telah menjadi keputusan hakim. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara, dan studi dokumen kasus dari putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga kontrol yuridis ada yang dipatuhi dan ada yang tidak dipatuhi pejabat (tergugat), tetapi lebih banyak yang tidak dipatuhi sehingga kurang efektif, dan juga disebabkan tidak adanya lembaga sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Jabatan yang disandang, oleh pejabat publik adalah amanah dari rakyat sebagai pemilik asli kekuasaan. Tetapi dalam melaksanakan wewenang jabatannya tidak amanah dalam mempertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Di sisi lain Peradilan Tata Usaha Negara salah ditafsirkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bahwa putusan Peratun hanya dilihat dari aspek “kalahmenang” bukan aspek “pelurusan” keputusan Pejabat melalui suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Akibat ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap praktek penegakan

hukum Tata Usaha Negara, maka terjadilah eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi maupun pengumuman ketidakpatuhan tersebut di mass media. 3. Penyelesaian yang ditempuh guna menghilangkan sikap ketidakpatuhan aparatur negara dapat dilakukan upaya mengefektifkan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat condemnatoir terhadap Pejabat Tata Usaha Negara (tergugat) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya mekanisme control yuridis, sedangkan sanksi administrasi secara maksimal yang dapat diterapkan berupa pemberhentian dan jabatan demi konsistensi negara sebagai negara hukum. Disarankan kepada pihak eksekutif dan legislatif supaya secara normatif perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang setiap orang yang akan menyandang jabatan publik untuk mendapatkan rekomendasi dari peradilan administrasi bahwa orang tersebut patuh dan konsisten dalam penegakan hukum. Selanjutnya perlu dikenakan sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap pejabat Tata Usaha Negara, termasuk sanksi menanggalkan jabatan yang dipangkunya. Perlunya pendayagunaan Pejabat Tata Usaha Negara, agar terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa, sehingga dapat dieliminir timbulnya gugatan dari warga masyarakat.

Kata Kunci:

-

Kepatuhan Hukum Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara


O F F I C E R S ’ L A W L O Y A L T Y I N O B E Y I N G T H E D E C I S I O N O F STATE ADMINISTRATION COURT IN MEDAN Supandi 1) M. Solly Lubis2) Paulus Effendie Lotulung M. Laica Marzuki 4)

3)

ABSTRACT Based on Rule No.5 of 1986, it is formed State Administration Court (PTUN) as one of authorized institutions to resolute the dispute of administration for the implementation of Article 10 Verse (2) Rule No.4 of 2004 regarding the Power of Judge (previously Rule No. 14 of 2004 regarding point of the power of judge). The importance of State Administration Court with such as position as the main point in creating prosperous and justice nation. In Article 116 of Rule No. 9 of 2004 regarding the change of Rule No. 5 of 1986 regarding State Administration Court will reduce the society pessimistic for justice seekers toward the existence of State Administration Court as controlling institution for the government and also as law protection for the people. State Administration Court Medan since 1991 up to 2003 has managed claim cases for 1200 cases. In such as the cases, the real success can not be described about the consistence of claimant (government officers). In the success can not be described about the consistence of seeing from the distance between das Sollen with das Sein which may disturb state integrity modern law state. In this case, this research assures of to what extent the loyalty/government consistency in performing the decision of administration court and in finding other concepts in improving and preventing the increasing of obstacles, for the sakes of making special product norm of administration court will not be as the failed norm. The problems found in this research is to assess about the government officers who are not loyal in empowerment of the decision of State Administration Court, the results of disobeying for the practice of law empowerment for State Administration, and the solution which may be done to diminish such as he disobeyance. In discussing such as the problems, it is conducted one research in the form of prescriptive analytical with normative law approach and it is supported by empirical law approach. The location of research is at State Administration Court Medan. The respondents are 42 persons, related instance, and the cases are analyzed for 194 cases as the decision of judge. Primary data collection is interview

1. 2. 3.

4.

Judge of High State Administration Court Medan The Professor at Law Faculty of North Sumatera University, Medan. The Professor at Law Faculty of Pakuan University Bogor, Supreme Judge and Chairman of Supreme Court Republic of Indonesia, Jakarta, Environmental of State Administration Court Department. The Professor at Law Faculty, University of Hasanuddin Makassar, Judge of Supreme Constitution and Vice of Judge of Supreme Constitution Republic of Indonesia in Jakarta.


guidance, and cases documentary study from the decision of State Law Administration Court. Secondary data is collected through library research. The analysis of data is carried out with qualitative approach. The results of research that: 1. The decision of State Administration Court as juridical control institution available obeyed and some of officers do not obey the rule (claimant), but most are disobeyed since its is less effective, and it is also caused by there is no witness institution for those officers who do nor perform it. The title hold by public officers is the instruction from the people as the original holder of power. However, in implementing the authority in accounting for the law and m o r a l e . O n t h e o t h e r s i d e , t h e r u l e o f S t a t e A d m i n i s t r a t i o n C o u r t i s misinterpreted by State Administration Officers that the decision of State Administration Court can he seen from “win-lost” aspects and it is not “correcting” aspects of one decisions of State Administration Court. 2. As the results of state officers' disobeyance toward the practice of State Administration Court, then there is execution for the State Administration Court through the enforced effort such as money payment and/or administration sanction or the announcement disobeyance in mass media such as realization with claim permitted containing the obligations which must be implemented such as the cancellation of the decision of State Administration Court. 3. The resolution for diminishing such as disobeyance of state officers can be done through making effective of decision execution State Administration Court for the officers of State Administration Court, and the cancellation and illegal statement from one the decision State Administration Court as the effort juridical control mechanism, whereas the administration sanction maximally which can be applied such as the reassignment from position by paying attention good government principles. It is suggested that for those executive and legislative parties, that it necessary to arrange one rule regarding the right of every person in holding public title for getting recommendation from administration court that such as the person is loyal and consistent in law empowerment. Furthermore, it should be given maximal sanction by eliminating the position. Also, it is necessary to make function of State Administration Court for the creation of clean and authorized officers, so that the sue from society can be avoided.

Key words: - Law loyalty - Officer - State Administration Court
