tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai ... Otonomi memberikan
kewenangan yang sangat besar .... Blitar (Jawa Timur) dari 243 kabupaten/kota.
MENGUKUR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH Meningkatkan daya saing daerah merupakan salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2001. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukannya sehingga perekonomian daerah bisa tumbuh, menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan? Tata kelola ekonomi (economic governance) merupakan salah satu faktor penting yang dipercaya dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan daya saing daerah. Otonomi memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menciptakan tata kelola ekonomi daerah yang baik. Beberapa pemda menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya di daerah untuk dapat mengerti kebutuhan mereka dan mengambil kebijakan yang mendukung pengembangan sektor swasta. Namun demikian, cukup banyak juga pemda yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar-besarnya yang membebani pelaku usaha, utamanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dimensi Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah 1. Akses Lahan 2. Perizinan Usaha 3. Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha 4. Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) 5. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota 6. Keamanan dan Penyelesaian Konflik Dunia Usaha 7. Biaya Transaksi 8. Infrastruktur Daerah Berdasarkan pengalaman di Indonesia, Asia Foundation mengembangkan metodologi Indeks Tata Kelola Ekonomi (Economic Governance Index, EGI) di beberapa negara lain di Asia, yaitu Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, dan Cambodia. BEBERAPA TEMUAN SURVEI
Asia Foundation dan KPPOD, dengan bantuan perusahaan survei profesional, telah melakukan survei TKED pada tahun 2007 yang mencakup 243 kabupaten/kota di KPPOD DAN SURVEI TATA KELOLA EKONOMI DAERAH 15 provinsi di Indonesia, 2008 untuk 23 kabupaten/kota Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh, dan 2010 mencakup 25 kabupaten/kota di Aceh (KPPOD) dibentuk tahun 2000 oleh kalangan pelaku usaha, dan Kepulauan Nias (Sumatera Utara). Tidak kurang dari jurnalis, dan peneliti untuk memantau dampak otonomi 14.649 responden diwawancarai pada ketiga survei tersedaerah terhadap perekonomian. Dengan dukungan Asia but dengan metodologi yang sama. Pada tahun 2010-2011 Foundation, KPPOD telah melakukan pemeringkatan daya survei TKED dilaksanakan pada 267 kabupaten/kota di 19 saing daerah sejak 2001 hingga 2005, memadukan persepsi provinsi lain di Indonesia. pelaku usaha dengan data-data sekunder untuk menilai berbagai faktor yang mendukung iklim usaha di daerah dan Dengan demikian, data dari seluruh kabupaten/kota di meningkatkan kompetisi antardaerah yang sehat. Indonesia akan tersedia pada tahun 2011, walau dengan waktu survei yang berbeda. Hal ini menjadikan TKED Mulai tahun 2007, Asia Foundation bekerja sama dengan merupakan survei iklim usaha terbesar di Indonesia (dan KPPOD untuk mengembangkan metodologi baru untuk salah satu yang terbesar di dunia). mengukur dan membandingkan kinerja daerah. Sembilan dimensi tata kelola ekonomi daerah (TKED) dipilih untuk Ketiga survei yang sudah dilaksanakan menunjukkan merefleksikan kualitas tata kelola ekonomi satu daerah bahwa pengelolaan infrastruktur merupakan dimensi relatif terhadap daerah lain yang disurvei. Berbagai variabel TKED terpenting untuk mendukung iklim usaha di daeryang dipilih merupakan indikator proses atau keluaran ah menurut persepsi pelaku usaha. Kualitas prasarana jalan, langsung dari suatu kebijakan, bukan dampak jangka panair bersih, listrik, dan lampu penerangan jalan yang baik jang, sehingga dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. dan handal, serta cepat diperbaiki jika ada kerusakan, Indikator yang merupakan faktor anugrah (endowment) – merupakan harapan utama pelaku usaha. Selain itu, proadanya sumberdaya alam, lokasi yang strategis, adanya gram pengembangan usaha swasta (PPUS) yang dilakinfrastruktur yang baik, dan ketersediaan tenaga kerja – sanakan pemda untuk membantu meningkatkan kapasitas dihindari untuk digunakan. Indeks akhir dihitung dengan dan jejaring pelaku usaha, utamanya UMKM, merupakan menggunakan bobot yang merupakan persepsi responden prioritas kedua. Hal ini menunjukkan bahwa peran atas pentingnya satu dimensi TKED dibandingkan dengan pemerintah secara langsung untuk membantu UMKM yang lainnya.
masih diharapkan pelaku usaha. Dimensi TKED lain yang dianggap penting adalah akses pada lahan –waktu pengurusan sertifikat yang cepat, serta risiko penggusuran dan konflik lahan yang rendah. Ada perbedaan yang cukup tajam antara kualitas TKED satu kabupaten/kota dengan yang lainnya dan hal ini tidak diakibatkan oleh lokasi suatu daerah, karakteristiknya (perkotaan atau perdesaan), usianya (daerah hasil pemekaran pasca otonomi daerah atau kabupaten/kota induk). Hal ini memberikan indikasi kuat mengenai potensi yang sangat besar bagi satu daerah untuk memperbaiki kualitas TKED-nya. Berdasarkan tiga survei TKED yang telah dilaksanakan, daerah yang menempati peringkat teratas adalah Kota Blitar (Jawa Timur) dari 243 kabupaten/kota (2007), Kabupaten Aceh Jaya dari 23 daerah di Aceh (2008), dan Kota Sabang dari 25 lokasi di Aceh dan Nias (2010). Sepuluh Daerah Terbaik TKED 2007 1. Kota Blitar (Jatim) 2. Magetan (Jatim) 3. Kota Prabumulih (Sumsel) 4. Musi Banyuasin (Sumsel) 5. Jembrana (Bali)
6. Tuban (Jatim) 7. Lumajang (Jatim) 8. Madiun (Jatim) 9. Kota Probolinggo (Jatim) 10. Gianyar (Bali)
PENGGUNAAN HASIL SURVEI
The Asia Foundation
Hasil survei ini diharapkan dapat digunakan utamanya oleh pemda kabupaten/kota untuk memperbaiki TKED. Indeks dan pemeringkatan memudahkan untuk melihat posisi kualitas TKED suatu daerah relatif terhadap yang lainnya, sehingga mendorong iklim kompetisi antardaerah. Hasil dari masing-masing dimensi dan variabel penting untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan reformasi yang paling penting dilakukan berdasarkan persepsi pelaku usaha.
adalah organisasi swasta,
Bagi pemerintah pusat dan provinsi, hasil survei ini dapat menjadi bagian dari pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota yang bisa digunakan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan teknis bagi pemda kabupaten/kota untuk memperbaiki kinerjanya. Selain itu, hasil survei ini juga bisa dijadikan basis pemberian insentif – fiskal dan non-fiskal – kepada pemda. Sementara pelaku usaha dapat menggunakan hasil survei TKED sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan investasi dan pengembangan usahanya. Program survei tata kelola ekonomi daerah Asia Foundation mendapatkan dukungan dana dari United States Agency for International Development (USAID), Department for International Development (DFID) Pemerintah Inggris Raya, Australian Agency for International Development (AusAID), dan Multi Donor Fund for Aceh and North Sumatra (MDF).
Lima Daerah Terbaik TKED Aceh 2008 1. Aceh Jaya 2. Aceh Barat 3. Kota Sabang 4. Kota Langsa 5. Nagan Raya
Lima Daerah Terbaik TKED Aceh-Nias 2010 1. Kota Sabang 2. Aceh Barat 3. Aceh Tengah 4. Gayo Lues 5. Aceh Besar
nirlaba, dan nonpemerintah. Melalui programprogramnya, The Asia Foundation membangun kepemimpinan, menyempurnakan kebijakan, dan memperkuat kelembagaan untuk mendorong keterbukaan yang lebih luas dan pemerataan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Lembaga ini dibiayai oleh kontribusi perusahaan, yayasan, dan lembaga pemerintah Amerika Serikat, Eropa, Kanada, Australia, dan Asia, serta pemberian dana dari Kongres Amerika Serikat.
HEADQUARTERS 465 California Street, 9th Floor San Francisco, CA 94104 USA Tel: (415) 982-4640 Fax: (415) 392-8863
[email protected] WASHINGTON, DC 1779 Massachusetts Ave., NW Suite 815 Washington, D.C. 20036 USA Tel: (202) 588-9420 Fax: (202) 588-9409
[email protected] INDONESIA PO BOX 6793 JKSRB Jakarta 12067 Indonesia Tel: +62 (21)7278-8424 Fax: +62 (21)720-3123
[email protected]
www.asiafoundation.org
10/2010
