b. bahwa untuk mempercepat proses penyediaan pelayanan publik dimaksud
pada huruf a, Pemerintah. Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan skema.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8
TAHUN 2009
TENTANG PENGIKATAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 5 (LIMA) TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa penyediaan pelayanan publik yang memadai dan
berkesinambungan
mendesak
untuk
merupakan
mendukung
kebutuhan pelaksanaan
pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ; b. bahwa
untuk
mempercepat
proses
penyediaan
pelayanan publik dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan skema pembiayaan
guna
menjamin
kesinambungan
pelaksanaan program pembangunan yang bersifat mendesak; c. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Untuk
Kegiatan
b
perlu
Pengikatan
Penyediaan
Pelayanan
Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Anggaran.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
124,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan
Keuangan
Indonesia
Daerah Tahun
Lembaran
(Lembaran 2005
Negara
Nomor
Republik
Negara 140,
Indonesia
Nomor 4578); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
Penyelenggaraan Republik Tambahan
dan
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
Pengawasan
(Lembaran 2005
Nomor
Republik
Negara 165,
Indonesia
Nomor 4593); 7.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke-7 Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5). 9.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5). 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun
2009
Keuangan
tentang
Daerah
di
Pokok-pokok Kabupaten
Pengelolaan
Lombok
Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008
Nomor
7,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PENGIKATAN
ANGGARAN
UNTUK
PENYEDIAAN
PELAYANAN
PELAKSANAAN
PENGANGGARAN
PUBLIK TAHUN
UNTUK MASA 5 (LIMA) TAHUN ANGGARAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
KEGIATAN DENGAN JAMAK
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur . 4. Penyediaan Pelayanan Publik adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan perencanaan dan/atau konstruksi (design and build) atas satu atau lebih prasarana/sarana/fasilitas publik. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur. 6. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan penganggaran yang mengikat anggaran dalam APBD Kabupaten Lombok Timur untuk masa 5 (lima) tahun anggaran. 7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan penganggaran yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Lombok Timur untuk masa 5 (lima) tahun anggaran. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengikatan anggaran untuk masa 5 (lima) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang kegiatan fisik pembangunannya membutuhkan waktu
12 (dua
belas bulan) atau lebih dan pelaksanaan pembayaran membutuhkan waktu sampai dengan 5 (lima) tahun anggaran.
Pasal 3 Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan dalam rangka penyediaan pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan roda perekonomian daerah.
BAB III SUMBER DANA, ALOKASI DAN RENCANA PEMBIAYAAN Pasal 4 Dana pelaksanaan kegiatan penyediaan pelayanan publik bersumber dari APBD yang seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000.000.- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang dilaksanakan untuk 5 (lima) Tahun Anggaran.
Pasal 5 Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur jaringan irigasi perpipaan, penataan lingkungan wilayah daerah, pembangunan gedung sekolah terpadu dan
laboraturium sekolah, pembangunan dan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit, puskesmas/puskesmas pembantu . Pasal 6 (1) Jumlah
pengalokasian
anggaran
pertahun
anggaran
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut : JUMLAH JANGKA
NO
KEGIATAN / PROYEK
PAGU
PAGU INDIKATIF PEMBIAYAAN
WAKTU
INDIKATIF
PADA TAHUN ANGGARAN
PENYELE-
(Dalam
(Dalam Milyar Rupiah)
SAIAN
Milyar Rupiah)
(TAHUN) 2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
1
Pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan
5
0,30
11,20
12,50
12,50
12,50
50,00
2
Pembangunan infrastruktur Jaringan Irigasi Perpipaan
5
0,35
12,05
12,50
12,50
12,50
50,00
3
Penataan Lingkungan Wilayah Daerah
5
0,10
0,40
0,50
02,00
4
Pembangunan gedung Sekolah Terpadu dan Laboraturium Sekolah
5
0,10
6,90
5
Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas/Puskes mas Pembantu .
5
0,15
4,70
5,00
5,00
1,00
36,50
37,50
37,50
JUMLAH
6
2013
0,50
7,00
00,50
7,00
7
7,00
8
28.00
5,00
20,00
37,50
150,00
(2) Rincian jenis dan lokasi kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
NO
JENIS DAN LOKASI KEGIATAN
KET
1
2
3
I
Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
1
Selong-Dames
- Cengok
hotmix
2
Rempung
- Pengadangan
hotmix
3
Anjani
- Suralaga
hotmix
4
Dasan Tumbu
- Dasan Geres
hotmix
5
Lenek
- Pengadangan
hotmix
6
Dasan Lekong
- Paok Motong
hotmix
7
Paok Motong
- Kotaraja
hotmix
8
Montong Godek
- Kotaraja
hotmix
9
Penendem
- Sepit
hotmix
10
Serumbung
- Ekas
hotmix
11
Rensing
- Mbung Tiang
hotmix
12
Mbung Tiang
- Pijot
hotmix
13
Montong Beter
- Batas Kab. Loteng
hotmix
14
Sakra-Gelanggang
- Menceh
hotmix
15
Menceh
- Surabaya Lepak
hotmix
16
Pejaik
- Pena
hotmix
17
Rumbuk
- Padamara
hotmix
18
Lenek
- Sukamandi-Korleko
hotmix
19
Batu Belek
- Sukarema
hotmix
20
Masbagik
- Lendang Nangka
hotmix
21
Bagek Bontong
- Lendang Nangka
hotmix
22
Lendang Nangka
- Gurami
hotmix
23
Terara
- Santong
hotmix
24
Terara-Swangi
- Palung
hotmix
25
Mamben Daya
- Korleko
hotmix
26
Ekas
- Tabuan (Ekas-Kaliantan)
hotmix
27
Pemongkong-Serewe
- Kaliantan
hotmix
28
Dasan Gerung
- Kerongkong
hotmix
29
Nenggung
- Saruk - Masbagik Timur
hotmix
1
2
3
30
Kokok Pedek
- Sugian
hotmix
31
Perigi
- Limbungan
hotmix
32
Gunung Siu
- Kotaraja
hotmix
33
Bagek Cendol
- Lendang Terak
tanah
34
Lendang Terak
- Pantai Surga
tanah
35
Lendang Terak
- Sungkun
tanah
36
Sungkun
- Tabuan
tanah
37
Tabuan
- Kaliantan
tanah
II
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi Perpipaan
1
Ijobalit – Pijot - Pemongkong
III
Penataan Lingkungan Wilayah
1
Penataan Lapangan Tugu Selong
IV
Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu Bagi Anak Yatim Dan Laboratorium Sekolah
1
Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu Kotaraja
2
Pengadaan Laboratorium Untuk 25 SMP dan 12 SMA Unggulan
V
Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prsarana Rumah Sakit Dan Puskesmas
1
Pembangunan ICU, CCU, dan IBC Rumah Sakit dr.R. Soedjono Selong
2
Peningkatan Puskesmas Perawatan Plus Aikmel
3
Peningkatan Puskesmas Perawatan Plus Keruak
(3) Apabila terjadi perubahan tentang jenis dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Apabila terjadi perubahan kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibat terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan
perubahan
persetujuan DPRD.
melalui
Peraturan
Daerah
setelah
mendapat
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Ditetapkan di Selong Pada tanggal
BUPATI LOMBOK TIMUR
M. SUKIMAN AZMY Diundangkan di Selong Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
LALU NIRWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2009 NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PENGIKATAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 5 (LIMA) TAHUN ANGGARAN
I.
UMUM Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat secara berkesinambungan, terlebih lagi ketika kebutuhan masyarakat sangat mendesak untuk segera dilayani dan dipenuhi dengan segera maka dalam hal ini diperlukan pemikiran dan sikap tanggap dari pemerintah daerah. Mengingat kemampuan dan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah
daerah
pembangunan
sangat
daerah
juga
terbatas, sangat
peran
pihak
diharapkan
ketiga
dalam
terutama
dalam
penyediaan pelayanan publik yang dilakukan melalui kerja sama. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan di daerah dalam melaksanakan pekerjaan dengan pelaksanaan penganggaran tahun jamak perlu menetapkan skema pembiayaan pelaksanaan program pembangunan pelayanan publik di daerah
Kabupeten
Lombok
Timur
sehingga
dapat
memenuhi
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tidak membebani keuangan daerah untuk tahun-tahun mendatang.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
