Perkembangan Sejarah Pendidikan di Indonesia dan Maroko ...

Perkembangan Sejarah Pendidikan di Indonesia dan Maroko: Melihat Persamaan dari Berbagai Perbedaan Oleh : Mutia Zata Yumni Senin, 20 Juni 2011 22:42

KOPI, Dalam menghadapi tantangan global yang terjadi pada abad ke-21 ini, masyarakat atau negara dituntut untuk mampu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Konsep kualitas manusia ini tidak hanya ditentukan melalui aspek keterampilan atau kekuatan fisiknya, tetapi juga melalui pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya serta sikap atau nilai-nilai yang dimilikinya. Untuk menunjang hal tersebut, berbagai sistem pendidikan berlomba-lomba diadopsi, dikembangkan dan disesuaikan. Institusi-institusi pendidikan mulai menjamur di berbagai negara, temasuk Indonesia dan Maroko. Kedua negara yang bersaudara sejak lama ini memiliki sejarah pendidikan yang sangat menarik untuk dikaji.

Sebenarnya hubungan Indonesia dan Maroko sudah terjalin sejak pertengahan abad 14 Masehi ketika musafir terkenal Ibnu Battutah melakukan perjalanan dari Maroko menuju Mesir, India, dan akhirnya tiba di Indonesia di Kerajaan Samudera Pasai, Aceh. Begitu juga Maulana Malik Ibrahim, salah satu sesepuh Wali Songo, yang lebih dikenal dengan nama “Syeikh Maghribi” juga datang dari negara ini dan mengajarkan pendidikan agama kepada penduduk setempat. Uniknya, hubungan antar kedua negara tersebut masih berjalan hingga saat ini, khususnya dalam hal pendidikan.

Pendidikan yang diterapkan baik di Maroko maupun di Indonesia berfungsi untuk untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, keseluruhan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu dalam sebuah sistem pendidikan nasional dan tersalurkan dalam satuan pendidikan yang terdiri dari jalur formal dan jalur non-formal.

Walaupun memiliki fungsi dan tujuan yang sama, terdapat perbedaan mendasar yang memberikan nilai khusus pada kedua negara tersebut. Maroko merupakan bangsa yang berpenduduk homogen dengan etnis Arab dan beragama Islam. Sedangkan Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya, dan agama tetapi menyatu dalam lingkaran demokrasi. Selain itu, pelaksanaan pendidikan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pendidikan di Maroko berlandaskan pada Dahir (Undang-undang yang dikeluarkan oleh raja) yang dapat diuraikan dalam undang-undang departemen pendidikan nasional Maroko.

1/5


Di sisi lain, sistem pendidikan Maroko mengalami perubahan yang mendasar sejak jatuh dalam kekuasaan Perancis selama 40 tahun. Generasi bangsa yang belajar di perguruan tinggi pada masa penjajahan tersebut diberikan kesempatan untuk melanjutkan perguruan tinggi di Perancis. Kebijakan ini pun mencetak alumni pintar dan cerdas yang kemudian menjadi pejabat tinggi negara. Akan tetapi kemajuan tersebut tidak membangkitkan mutu pendidikan dan ekonomi negara karena tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan budaya masyarakat. Akhirnya, sejak merdeka dari Perancis pada 2 Maret 1956, pemerintah Maroko mulai melaksanakan reformasi menyeluruh dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan teknis.

Meskipun menghadapi tantangan ekonomi di tahun 1990-an dan awal 2000, pemerintah Maroko terus meningkatkan upaya bersama untuk lanskap pendidikan. Pada tahun 2006, persentase pengeluaran pendidikan dari PDB di Maroko adalah 5,5%, lebih tinggi dari pengeluaran pendidikan di negara-negara Arab seperti Oman, Kuwait dan Mesir. Sejak awal 2000-an pun tingkat partisipasi kasar terus meningkat untuk semua jenjang pendidikan. Jumlah kelulusan pada tingkat SD meningkat dari 57,8% pada tahun 2004 menjadi 61,7% pada tahun 2006. Untuk tingkat melek huruf dewasa meningkat 52% pada tahun 2004. Hal ini membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maroko menempati peringkat 130 di dunia.

Mengenai kebahasaan, Maroko sebagai negara bekas jajahan Perancis tidak hanya memberlakukan Bahasa Arab dalam adminstrasi pendidikan dan bahasa pergaulan masyarakat, melainkan juga memakai Bahasa Perancis. Bahkan di sebagian wilayah utara Maroko, dipakai pula Bahasa Spanyol. Keberagaman bahasa yang ada di Maroko memungkinkan pelajar atau mahasiswa untuk mengenal banyak bahasa. Hal ini sangat membantu dalam memperluas wawasan. Bahkan disamping ketiga bahasa tersebut, sebagian masyarakat Maroko juga mengenal Bahasa Inggris, walapun kuantitasnya tidak menyamai ketiga bahasa di atas.

Cerita berbeda datang dari Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan diawasi secara ketat oleh Belanda guna mencegah terjadinya gerakan-gerakan perlawanan yang dapat menyulitkan Belanda. Usaha membatasi pendidikan kalangan pribumi pun terus berlanjut hingga memunculkan kritik dari para humanis Belanda seperti Multatuli atau Edward Douwes Dekker dalam tulisannya “Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company” pada tahun 1860. Hal itu telah memaksa Belanda untuk memberlakukan politik etis (Ethische Politiek) atau dikenal juga sebagai politik balas budi yang memiliki tiga poin utama, yaitu irigrasi, migrasi dan edukasi.

Dalam poin edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya barat untuk kalangan pribumi. Akan tetapi pendidikan yang disediakan ternyata hanya sebatas pengajaran

2/5


membaca, menulis dan berhitung. Tujuan pendidikan pada masa itu hanya sebagai sarana pengisi kekosongan pegawai-pegawai rendahan di kantor-kantor Belanda, bukannya sarana pembelajaran rakyat. Bersamaan dengan itu, pendidikan-pendidikan rakyat pun mulai muncul dan berkembang seperti Taman Siswa, Muhammadiyah dan sekolah-sekolah kaum “pro-pribumi” lainnya. Untuk perguruan tinggi, dimulai dengan berdirinya sekolah-sekolah kejuruan seperti STOVIA (1902), Rechts School (1922) dan Rechthoogen School (1924) di Jakarta, sekolah teknik THS (1920) di Bandung dan sekolah perkebunan (1941) di Bogor. Namun yang bisa menjadi peserta didik pada saat itu masih terbatas pada kalangan tertentu saja.

Kini, Indonesia memiliki sistem pendidikan dengan cakupan peserta didik sebanyak 58,8 juta -terbesar ketiga di Asia dan keempat di dunia- dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan melibatkan lebih dari 3,4 juta guru dan dosen serta lebih dari 236 ribu satuan pendidikan yang tersebar di 33 provinsi dan 527 kabupaten dan kota. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) pun menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia mengalami peningkatan yakni 31 poin selama periode 2000-2009. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Indonesia mengalokasikan dana sebesar 20% sejak tahun 2009 serta mengambil kebijakan dengan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan pada sejarah dan sistem pendidikan baik di Maroko maupun di Indonesia, masih ada banyak kesamaan yang dapat dibaca dari segi perjuangan. Kedua negara yang mayoritas penduduknya muslim tersebut merupakan korban sistem politik, hukum dan pendidikan dunia barat. Di samping itu, Indonesia dan Maroko adalah dua bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain pasca Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1995 di Bandung, Jawa Barat. Hubungan kerjasama berbagai bidang antar keduanya pun dimulai semenjak kedatangan Presiden Soekarno untuk menemui untuk Raja Muhamad V di kota Rabat pada 2 Mei 1960.

Sebagai bentuk kerjasama di bidang pendidikan, setiap tahun pemerintah Maroko menawarkan 15 beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa Indonesia melalui Departemen Agama dan Universitas Sultan Agung (Unissula) guna belajar di institusi pendidikan yang berada di Maroko. Sumber beasiswa sementara ini dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu AMCI (L’agence marocaine de l’coopration internationale/agen kerjasama internasional Maroko), ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) dan Kementerian Wakaf. Selain itu, Warga Negara Indonesia terutama Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Maroko diberi kebebasan visa untuk memasuki negeri matahari terbenam tersebut.

3/5


Dari rangkaian sejarah pendidikan ini, ada satu esensi yang dapat kita ambil yaitu, seperti apapun perbedaannya, pasti selalu ada persamaan yang membuat kedua hal bisa berhubungan dan berjalan dengan baik asalkan kita mau memperhatikan dan mengkajinya lebih mendalam, seperti halnya Indonesia dan Maroko. Sejarah akan terus berulang, begitu pula pendidikan. Maka dari itu, hendaknya hubungan persahabatan dan kerjasama di antara kedua negara tersebut terus-menerus dibina dan dikembangkan terutama dalam hal pendidikan, guna melahirkan generasi-generasi bangsa yang tidak hanya berguna bagi negaranya namun juga bagi perdamaian dunia.

Daftar Pustaka

http://el-hilaly.blogspot.com/2011/02/prospek-pendidikan-di-maroko.html diakses pada 27 Mei 2011.

http://indonesian.anriintern.com/news/education-in-morocco diakses pada 27 Mei 2011.

http://perpustakaan-online.blogspot.com/2008/05/sistem-pendidikan-nasional.html diakses pada 27 Mei 2011.

http://infocondet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=108<emid=38 diakses pada 19 Juni 2011.

http://www.forumbebas.com/thread-165725.html diakses pada 19 Juni 2011.

Biodata Penulis

4/5


Nama Lengkap : Mutia Zata Yumni

Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 25 Agustus 1991

Nama Universitas : Universitas Padjadjaran

Alamat Universitas : Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang

Alamat Rumah : Jl. Saluyu A-XV No. 277 Riung Bandung

Nomor Ponsel : +6285659330787

E-mail : [email protected]

Facebook : www.facebook.com/mutiazatayumni

5/5