Ringkasan penelitian

9 downloads 27 Views 1MB Size Report
dalam pidato presiden SBY dan Gubernur Jawa Barat pada HUT RI ke-63. Dalam kesempatan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 15 Agustus 2008.

ANALISIS SHARING DANA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

Oleh: TIM PENYUSUN

TIM VALIDATOR:

Dr. Danny Meirawan, M.Pd.

Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed.

Dr. H. Johar Permana, MA.

Prof. Dr. H. Abin Syamsudin Makmun, MA.

Drs. Abu Bakar, M.Pd.

Prof. Dr. Nanang Fattah, M.Pd.

Cepi Triatna, S.Pd., M.Pd. Nani Hartini, S.Pd. M.Pd. Seminar validasi dilakukan pada Rabu, 25 November 2009 di Isola Resort (Training Center) Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2009

RINGKASAN PENELITIAN I.

2009

LATAR BELAKANG

Pembiayaan pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kab./kota). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Implementasi perundang-undangan yang dimaksud memerlukan tekad yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah. Penganggaran pendidikan 20% pada tahun 2009 telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah. Tekad ini telah ditegaskan dalam pidato presiden SBY dan Gubernur Jawa Barat pada HUT RI ke-63. Dalam kesempatan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 15 Agustus 2008 didepan Sidang Istimewa DPR di Jakarta, Presiden SBY mencanangkan besaran anggaran pendidikan sebesar 20 % untuk pendidikan di Tahun 2009. Begitupun untuk tingkat Jawa Barat, Gubernur Ahmad Heryawan juga mencanangkan anggaran pendidikan 20 % pada tahun 2009 yang ia tegaskan pada pidato ketika memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-63 Tahun 2008, 17 Agustus 2008 di Lapang Gasibu Bandung. Mengapa pendidikan memerlukan begitu banyak dana? PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dana pendidikan dibagi kepada biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Komponen pembiayaan yang menjadi urusan pemerintah, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Biaya operasional adalah biaya personalia dan non personalia. Biaya personalia pendidikan terdiri dari biaya personalia unit satuan pendidikan dan biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan. Biaya investasi adalah biaya investasi lahan pendidikan dan investasi selain lahan pendidikan. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dengan mengandalkan dana dari satu sumber, seperti dari pemerintah pusat saja, atau pemerintah daerah seperti kabupaten/kota saja, tetapi harus diakomodasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kab./kota). Berapa proporsi untuk masingmasing pihak dalam pembiayaan pendidikan ini? Apakah pemerintah pusat 50%, pemerintah provinsi 30%, dan pemerintah Kab./Kota 20%? Atau ada formula lain lain untuk mengalokasikan pembiayaan pendidikan ini. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur akan hal tersebut? Lalu bagaimana implementasi pembagian kewenangan untuk membiayai pendidikan ini?

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

1

RINGKASAN PENELITIAN

2009

II. MASALAH PENELITIAN Penelitian ini mengkaji tiga masalah, yaitu: 1. Bagaimana kebutuhan nyata pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Barat, baik kategori biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya personal? 2. Bagaimana sumber-sumber dan proporsi (persentase) pemenuhan kebutuhan nyata pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Barat? 3. Bagaimana posisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Jawa Barat? III. METODE PENELITIAN Analisis pembiayaan pendidikan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data mengenai alokasi, besaran, dan sumber biaya pendidikan pada level kabupaten/kota, sekolah, dan orang tua. Pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi dan mendalami data dan informasi langsung dan tidak langsung yang dianggap tidak logis atau data kuantitatif yang memerlukan pendalaman. Teknik penggalian data menggunakan angket, studi dokumen, dan wawancara pendalaman. Angket merupakan isian mengenai pembiayaan di dinas pendidikan kab./kota, sekolah dan orang tua. Studi dokumen dilakukan pada APBS, DIPA dinas pendidikan kab./kota, DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan profil pendidikan di kab./kota dan Provinsi Jawa Barat. Wawancara dilakukan setelah responden penelitian mengisi angket atau setelah peneliti mengkaji dokumen-dokumen lembaga. Tujuan wawancara adalah mendalami data dan informasi yang didapat dari angket atau dokumen resmi. Populasi penelitian adalah 26 kab./kota. Untuk kepentingan penelitian diambil 13 kab./kota dengan kriteria Kab./kota yang memiliki PAD tinggi, sedang dan rendah. Sumber data sekolah di kab./kota dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu: sekolah bermutu tinggi, sekolah bermutu sedang, dan sekolah bermutu rendah. Kriteria mutu mengacu pada: jumlah siswa, angka kelulusan, rerata UASBN, dan serapan lulusan pada sekolah jenjang selanjutnya yang pavorit. Total responden adalah 19 responden x 13 Kabupaten/Kota = 247 responden. Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

2

RINGKASAN PENELITIAN

2009

13 Kabupaten/kota yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah:  Kabupaten Bandung Barat  Kota Depok  Kabupaten Bandung  Kota Bekasi  Kabupaten Purwakarta  Kota Bandung  Kabupaten Sumedang  Kota Cimahi  Kabupaten Cirebon  Kota Bogor  Kabupaten Indramayu  Kota Banjar  Kota Cirebon Kerangka pikir penelitian adalah sebagai berikut: Pembiayaan pendidikan sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan pendidikan tidak berdiri sendiri tetapi selalu dikaitkan dengan kegiatan produksi pokok atau core business. Dalam penyelenggaraan sekolah, produksi utama sekolah adalah kegiatan belajar mengajar. Artinya bagus atau tidaknya pembiayaan pendidikan harus dilihat pada sejauhmana biaya yang ada dapat mendukung terjadinya layanan KBM yang efektif. Tentu saja KBM ini tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh berbagai faktor atau komponen, seperti karakteristik siswa itu sendiri, guru, dan fasilitas pembelajaran.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian Kerangka pikir penelitian mengarahkan pembiayaan pendidikan sebagai suatu sumber daya yang ditujukan untuk mendukung terselenggaranya layanan KBM yang efektif. Ukuran efektifitas utamanya dilihat dari sejauhmana

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

3

RINGKASAN PENELITIAN

2009

lulusan/hasil yang dicapai oleh setiap lulusan. Dampak lebih jauh dari pembiayaan pendidikan adalah sejauhmana perilaku peserta didik yang sudah diluluskan dari proses pendidikan memiliki manfaat bagi peserta didik itu sendiri, keluarganya, masyarakat di sekitarnya, dunia usaha dan dunia industry, serta pemerintah (pusat, provinsi, kab./kota, kecamatan, bahkan RW dan RT). Sumber pembiayaan pendidikan tidak saja dari pemerintah dan orang tua/masyarakat, tetapi dapat juga bersumber dari lembaga donor, Negara asing dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Kegiatan belajar dan mengajar yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah KBM yang bermutu. Kebermutuan KBM selalu dikaitkan dengan sejauhmana hasil yang dicapai dari proses pembelajaran yang dilangsungkan. Sebagai sub sistem, dari system persekolahan, KBM sebagai proses tidak lepas dari input dan ouput. Bahkan sebagian analis menganalisisnya sampai kepada output dan outcome. Untuk kepentingan penelitian ini, alokasi biaya sekolah semuanya diorientasikan/diasumsikan untuk mendukung penyelenggaraan atau layanan KBM yang bermutu.

IV. TEMUAN DAN ANALISIS A. Gambaran Nyata Kebutuhan Pembiayaan Sekolah Dasar di Jawa Barat  Biaya Operasional Sekolah Kebutuhan pembiayaan SD, SMP, dan SMA di Jawa Barat dilihat dari biaya operasional sekolah (BOS) memiliki variasi yang cukup tinggi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Variasi biaya operasional sekolah terjadi terjadi karena variasi jumlah siswa dan aktivitas serta berbagai layanan yang dilakukan pihak sekolah. Kondisi biaya operasional SD, SMP, dan SMA berbeda dilihat dari kategori sekolah bermutu tinggi, bermutu sedang, dan bermutu rendah. Kriteria sekolah bermutu mengacu pada jumlah siswa per sekolah, angka kelulusan lebih dari 95% tiap tahunnya, Rerata UASBN/UN mencapai 7,00, dan serapan lulusan pada sekolah pavorit di wilayah tersebut lebih dari 50%. Tabel 1 Gambaran unit cost SD, SMP, dan SMA berdasarkan kebermutuan sekolah Level sekolah SD SMP SMA

Sekolah Sekolah Sekolah Bermutu tinggi Bermutu Rendah Bermutu sedang Rp 760,384.62 Rp 212,624.05 Rp 388,320.92 Rp 1,634,722.26 Rp 241,179.80 Rp 503,651.39 Rp 2.140.417.00 Rp 951.721.00 Rp 1.524.909.00

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

4

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Item-item biaya operasional antara SD, SMP dan SMA berbeda dilihat dari keberpihakan biaya terhadap layanan pembelajaran sebagai hal pokok dalam penyelenggaraan persekolahan. Pada sekolah yang dikategorikan memiliki mutu sedang, gambaran persentase alokasi pada masing-masing komponen biaya operasional adalah sebagai berikut: Tabel 2 Persentase alokasi biaya operasional SD dengan kategori mutu tinggi, sedang, dan rendah KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL

SD BERMUTU SEDANG

TINGGI

RENDAH

35.96

30.79

26.23

Peningkatan profesi personalia

0.92

2.80

0.31

Penyelenggaraan KBM

1.98

9.47

14.07

Penilaian

14.13

21.78

9.74

Pemeliharaan dan penggantian

20.23

13.34

14.81

3.12

3.75

6.01

23.63

15.82

21.11

0.02

1.09

7.18

-

1.17

Kesejahteraan personalia

Daya dan Jasa Kegiatan kesiswaan Supervisi pembelajaran Biaya lainnya Total

100

0.54

100

100

Tabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Persentase Alokasi biaya operasional SD Bermutu Tinggi 35.96 30.79 26.23

Bermutu Sedang

21.78 20.23 14.81 14.07 14.13 13.34 9.74 9.47 2.8 0.92 0.31 1.98

Bermutu Rendah

23.6321.11 15.82 6.01 3.75 3.12

7.18 1.09 0.02

0.54 01.17

Gambar 2. Persentase alokasi biaya operasional SD yang bermutu tinggi, sedang, dan rendah Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

5

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Alokasi biaya operasional SD lebih banyak pada kesejahteraan personalia pada SD yang bermutu tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan alokasi biaya operasional SMP, lebih banyak dialokasikan untuk komponen penilaian pada sekolah-sekolah yang bermutu tinggi dan sedang. Adapun pada SMP yang berkategori bermutu rendah, alokasi terbesar ada pada kesejahteraan personalia. Tabel 3 Persentase alokasi biaya operasional pada SMP bermutu Tinggi, Sedang, dan Rendah SMP BERMUTU KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL TINGGI Kesejahteraan personalia Peningkatan profesi personalia Penyelenggaraan KBM Penilaian Pemeliharaan dan penggantian Daya dan Jasa Kegiatan kesiswaan Supervisi pembelajaran Biaya lainnya

2.81 1.18 3.10 84.89 4.86 1.01 1.99 0.15 Total

SEDANG 15.04 3.80 14.38 34.26 14.19 3.83 12.32 0.46 1.73

100

100

RENDAH 59.80 0.75 1.44 8.79 16.76 6.62 5.83 100

Dalam gambar, persentase alokasi biaya operasional SMP di atas dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

6

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Persentase Alokasi Biaya Operasional SMP 84.89

Bermutu Rendah

59.8

Bermutu Sedang Bermutu Tinggi 34.26

15.04

16.76 14.19

14.38

12.32 5.83 4.86 6.62 3.83 1.99 1.01

8.79 2.81 0.753.81.18 1.44 3.1

01.730

0.15 00.46

Gambar 3 Persentase biaya operasional SMP berkategori tinggi, sedang, dan rendah

Pada SMA, alokasi biaya operasional lebih besar pada penyelenggaraan KBM pada SMA yang bermutu tinggi, pada kegiatan kesiswaan bagi SMA yang bermutu sedang dan rendah. Gambaran alokasi biaya operasional untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut: Tabel 4 Persentase alokasi biaya operasional SMA bermutu tinggi, sedang dan rendah SMA BERMUTU KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL TINGGI

SEDANG

RENDAH

5,50 9,09

3,06 7,50

21,43

Penyelenggaraan KBM

39,75

8,14

22,06

Penilaian

12,03

30,13

16,08

Pemeliharaan dan penggantian

10,37

16,78

8,31

1,56

3,44

1,94

21,64

30,48

29,07

0,05

0,47

0

Kesejahteraan personalia Peningkatan profesi personalia

Daya dan Jasa Kegiatan kesiswaan Supervisi pembelajaran

-

Biaya lainnya Total

100

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

1,11

0 100

0 100

7

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Perbandingan antar komponen lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.

Persentase alokasi biaya operasional SMA Bermutu Tinggi

Bermutu Sedang

Bermutu Rendah1

39.75

40 35 30 25 20 15 10 5 0

30.48 29.07

30.13 22.06

21.43

5.5 3.06

9.09 7.5 1.11

8.14

21.64 16.08 16.78 12.03 10.378.31 3.44 1.94 1.56

0.470 0.05

0 0 0

Gambar 4 Persentase biaya operasional pada SMA berkategori tinggi, sedang, dan rendah

Gambaran besar kecilnya biaya operasional antara satu sekolah dengan sekolah lain dikarenakan ada variasi kegiatan layanan pokok (KBM) dan pendukungnya diantara sekolah-sekolah yang diteliti. Kecenderungannya, pembiayaan belum berpihak kepada dukungan layanan KBM yang lebih bermutu. Disamping nilai nominalnya belum memadai, patut dicermati alokasi-alokasi biaya yang dialokasikan oleh sekolah.



Biaya investasi Biaya investasi sekolah (BIS) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk komponen sarana prasarana, pengadaan tenaga dan komponen lain yang dilakukan dalam kurun waktu lebih dati satu tahun. Rincian BIS dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini. 1. Sarana dan Prasarana a. Biaya pembebasan tanah untuk lahan sekolah b. Bangunan, meliputi: Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru, Biaya untuk pembangunan ruang Tata Usaha, Biaya untuk pembangunan ruang Kepala Sekolah, Biaya untuk pembangunan Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

8

RINGKASAN PENELITIAN

2009

ruang Wakil KS, Biaya untuk pembangunan ruang Guru, Baiaya untuk pembangunan ruang Perpustakaan, Biaya untuk pembangunan Laboratorium IPA, Biaya untuk pembangunan Laboratorium Bahasa, Biaya untuk pembangunan ruang Keterampilan, Biaya untuk pembangunan lapang Olahraga, Biaya untuk pembangunan ruang Serbaguna, Biaya untuk pembangunan ruang Ibadah, Biaya untuk pembangunan kamar kecil /WC, Biaya untuk pembanguan ruang Ekstrakurikuler, dan Biaya untuk pembangunan ruang BK c. Buku meliputi: Biaya untuk pembelian buku Teks Utama per tahun, Biaya untuk pembelian buku Perpustakaan per tahun, Biaya untuk pembelian buku Sumber per tahun, Biaya untuk pembelian buku Pelengkap per tahun d. Alat meliputi: Biaya untuk pembelian Alat peraga per tahun, Biaya untuk pembelian Alat Praktik per tahun, Biaya untuk pembelian LCD per tahun, Biaya untuk pembelian Komputer per tahun, Biaya untuk pembelian Perabot per tahun 2. Tenaga meliputi: Biaya untuk pengadaan tenaga pendidik per orang dan Biaya untuk pengadaan tenaga kependidikan per orang. 3. Komponen lainnya jika sekolah mengeluarkan biaya yang lebih dari satu tahunan dan tidak termasuk pada item-item di atas. Komponen-komponen dan item-item BIS tersebut berikut ini. Grafik persentase biaya investasi sekolah dasar Mutu Tinggi

Mutu Sedang

Mutu Rendah

99.22 99.88 99.32

0.78 Sarana Prasarana

0.12

-

Pengadaan Tenaga

0

0

0.68

Komponen Lainnya

Gambar 5 Biaya investasi SD

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

9

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Grafik persentase biaya investasi SMP Mutu Tinggi

Mutu Sedang

Mutu Rendah

100.00 82.82 54.03

45.26 0.71 - 9.48 Sarana dan prasarana

Tenaga

- 7.70 Komponen Lainnya

Gambar 6 Biaya investasi SMP

Biaya terbesar BIS di SD dialokasikan untuk biaya sarana prasarana berupa lahan. Alokasi sarana prasarana mencapai lebih dari 99%. Sedangkan di SMP alokasi terbesar BIS ada pada komponen lainnya. Gambaran rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini. Tabel 5 Perbandingan Persentase Alokasi BIS SD, SMP, dan SMA pada komponen sarana dan prasarana

ITEM BIAYA

% PADA SEKOLAH KATEGORI MUTU TINGGI SD

SMP

SMA

% PADA SEKOLAH KATEGORI MUTU SEDANG SD SMP SMA

% PADA SEKOLAH KATEGORI MUTU RENDAH SD SMP SMA 88.3 0 0 0 2.80

11.28

-

97.71

79.90

37.06

56.03

82.94

13.39

0.53

14.68

48.38

4.37

c. Buku

0.14

45.54

1.76

3.98

5.67

39.41

100

100

8.90

5.64

41.07

0

1.44

8.88

0.19

-

0

d. Alat

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

a. Lahan b. Bangunan

Total

Perbandingan biaya sarana dan prasarana pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

10

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Persentase alokasi biaya sarana dan prasarana pada sekolah yang dikategorikan bermutu di SD, SMP, dan SMA SD 97.71

SMP

SMA

82.94 45.54 13.39

11.28 0 a. Lahan

0.53

5.64

1.76

0.14

b. Bangunan

41.07

c. Buku

0

d. Alat

Gambar 7 Persentase alokasi sarana dan prasarana di SD, SMP dan SMA yang dikategorikan bermutu tinggi Persentase alokasi biaya sarana dan prasarana pada sekolah yang dikategorikan bermutu sedang di SD, SMP dan SMA

SD

SMP

SMA

79.9 56.03 37.06

48.38 14.68

a. Lahan

39.41 1.44 8.88 0.19

3.98 5.67

4.37

b. Bangunan

c. Buku

d. Alat

Gambar 8 Persentase alokasi sarana dan prasarana di SD, SMP dan SMA yang dikategorikan bermutu sedang Persentase alokasi biaya sarana dan prasarana pada sekolah yang dikategorikan bermutu sedang di SD, SMP, dan SMA SD

0

Lahan

SMA

100 100

88.3

0

SMP

0

0

8.9

2.8

Bangunan

Buku

0

0

0

Alat

Gambar 9 Persentase alokasi sarana dan prasarana di SD, SMP dan SMA yang dikategorikan bermutu rendah

Item biaya pada komponen sarana dan prasarana sekolah diprioritaskan secara variatif untuk setiap jenjangnya didasarkan pada

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

11

RINGKASAN PENELITIAN

2009

kondisi sekolah. Pada SD yang dikategorikan bermutu tinggi alokasi biaya sarana dan prasarana lebih banyak pada bangunan, di SMP pada buku, sedangkan di SMA pada lahan. Prioritas ini tidak menunjukkan suatu kondisi yang mesti/harus, tetapi lebih kepada kondisi nyata yang dihadapi oleh sekolah-sekolah saat ini. Tabel 6 Unit Cost biaya investasi untuk SD, SMP, dan SMA pada tahun 2009 Jenis Biaya SD SMP

Mutu Tinggi 2,453,846.15 1,728,367.74

Mutu Sedang 1,473,572.30 1,241,280.59

Mutu Rendah 28,190.84 242,834.34

SMA

5.329.500.000

713.905.000

384.226.500

Unit cost untuk biaya investasi merupakan unit cost yang dihitung untuk kurun waktu masa aus bangunan dan alat. Artinya biaya per anak untuk biaya investasi dihitung berdasarkan jangka waktu 20 tahun sebagai masa aus gedung. Semisal: unit cost di SD bermutu tinggi mencapai 2,453,846,15 per 20 tahun. Implikasi penting dari kondisi ini adalah perlu adanya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana berupa lahan, bangunan, buku dan alat untuk setiap jenjang sekolah. Hasil pemetaan menjadi bahan untuk membuat keputusan skala prioritas program dan kegiatan dan pemetaan anggaran.



Biaya personal Biaya personal yang dikeluarkan oleh orang tua untuk pendidikan anaknya di dikategorikan sangat besar. Rata-rata biaya personal yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SD sebesar Rp 2.907.315 per tahun, orang tua siswa SMP sebesar Rp 5.209.300 per tahun, sedangkan orang tua siswa SMA sebesar Rp 4.518.733 per tahun. Biaya ini melebihi biaya satuan (unit cost) yang ditanggung pemerintah melalui dana BOS, baik pada level pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, bahkan jika ketiga sumber BOS ini digabung.

Rincian biaya tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen berikut:

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

12

2009

RINGKASAN PENELITIAN

Tabel 7 Rekapitulasi biaya personal di SD, SMP dan SMA

KOMPONEN Alat perlengkapan sekolah Biaya transport PP Uang saku/jajan Biaya ekstrakurikuler Biaya bimbingan belajar

TOTAL

Bermutu Tertinggi

SD Bermutu Terendah

Bermutu Sedang

SMP Bermutu Terendah

Bermutu Sedang

SMA Bermutu Terendah

Bermutu Sedang

850,000.00

300,000.00

580,900.00

1,370,000.00 320,000.00

720,800.00

3,840,000.00

380,000.00

872,466.67

1,440,000.00

480,000.00

798,200.00

960,000.00

1,200,000.00 1,239,545.45 4,800,000.00

600,000.00

1,720,000.00

480,000.00

960,000.00

858,000.00

2,400,000.00 1,200,000.00 1,791,545.45 2,400,000.00

480,000.00

1,504,000.00

4,278,000.00

-

359,450.00

2,400,000.00 -

191,136.36

-

135,933.33

4,740,000.00

-

566,900.00

1,800,000.00 -

1,266,272.73 1,200,000.00

-

286,333.33

Bermutu Tertinggi

Bermutu Tertinggi

500,000.00

11,788,000.00 1,740,000.00 3,163,450.00 8,930,000.00 2,720,000.00 5,209,300.00 12,740,000.00 1,460,000.00 4,518,733.33

Dalam grafik, rerata biaya personal sebagai berikut ini.

1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 -

RATA-RATA BIAYA PERSONAL SD

798,200.00

858,000.00

580,900.00

566,900.00 359,450.00

Alat perlengkapan Biaya transport PP Uang saku/jajan sekolah

Biaya ekstrakurikuler

Biaya bimbingan belajar

Gambar 10 Grafik pembiayaan personal SD di Jawa Barat tahun 2009

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

13

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Rerata biaya personal di SMP 1,791,545.45 1,266,272.73

1,239,545.45 720,800.00 191,136.36 Alat perlengkapan sekolah

Biaya transport Uang saku/jajan Biaya Biaya tambahan PP ekstrakurikuler bimbingan belajar

Gambar 11 Grafik pembiayaan personal SMP di Jawa Barat tahun 2009 2,000,000.00

Rerata Biaya Personal SMA

1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00

1,200,000.00 1,000,000.00 1,720,000.00

800,000.00

1,504,000.00

600,000.00 400,000.00

872,466.67

200,000.00

135,933.33

286,333.33

Biaya ekstrakurikuler

Biaya bimbingan belajar

Alat Biaya transport perlengkapan PP sekolah

Uang saku/jajan

Gambar 12 Grafik pembiayaan personal SMA di Jawa Barat tahun 2009

Alokasi biaya personal pada sekolah yang dikategorikan bermutu tinggi dinilai besar, pada sekolah bermutu sedang biaya personal pun sedang, dan pada sekolah bermutu rendah biaya personal pun rendah. Misal, pada SD bermutu tinggi, orang tua mengeluarkan uang sebesar Rp 11. 788.000,00 setiap tahunnya. Pada SD bermutu sedang, orang tua mengeluarkan uang sebesar Rp 3.163.450,00 setiap tahunnya. Dan pada SD bermutu rendah, orang tua mengeluarkan biaya personal sebesar Rp 1,740,000.00 per tahun. Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SD, SMP, dan SMA melalui kategori biaya operasional melebihi biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS. Misal, rata-rata dana yang ditanggung oleh orang tua untuk membiayai anaknya di SD per tahun mencapai Rp 3.163.450,00 sedangkan dana yang ditanggung pemerintah melalui dana bos pusat, provinsi dan kabupaten/kota rata-rata mencapai Rp 547.500,00 untuk SD di kabupaten dan Rp 550.000,00 untuk SD di kota. Apabila biaya operasional digabung dengan biaya BIS, dimana rataAnalisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

14

RINGKASAN PENELITIAN

2009

rata BIS per siswa SD sebesar Rp 1.085. 251,38, maka biaya yang ditanggung oleh orang tua melalui dana personal masih dikategorikan cukup tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, jika biaya operasional dan biaya investasi sekolah digabung untuk setiap tahunnya, jumlahnya masih di bawah biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa. Misal, pada SD yang dikategorikan bermutu tinggi, sedang dan rendah, biaya pendidikan yang ditanggung orang tua melalui biaya personal mencapai Rp 11,788,000.00, Rp 3,163,450.00 dan Rp 1,740,000.00. Sedangkan biaya operasional yang digabung dengan biaya investasi per siswa per tahun pada SD yang dikategorikan bermutu tinggi, sedang, dan rendah mencapai sebesar Rp 3,214,230.77 , Rp 1,473,572.30, dan Rp 240,814.89. Tabel 8 Perbandingan biaya pendidikan SD yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per anak per tahun Jenis Biaya Mutu Tinggi Mutu Sedang Mutu Rendah Personal 11,788,000.00 3,163,450.00 1,740,000.00 Biaya Operasional Biaya Investasi

760,384.62

388,320.92

212,624.05

2,453,846.15 3,214,230.77

1,473,572.30 1,861,893.22

28,190.84 240,814.89

BO + BIS Rata-rata BOS SD (Pusat, Rp 550.000,00 Provinsi, & Kab./Kota)*) Rata-rata BOS SD (Pusat, Rp 597.500,00 Provinsi, & Kota)**) Rata-rata BOS SD (Pusat, Rp 435.900,00 Provinsi, & Kab.)***) Rp 1.300.000,00 Draft SNP Rp 1.864.000,00 Balitbang Diknas *) Rata-rata BOS SD pada kab./kota yang diteliti **) Rata-rata BOS SD pada kota-kota yang diteliti ***) Rata-rata BOS SD pada kab.-kab. yang diteliti

Perbandingan biaya pendidikan SMP ada pada Tabel 7 di bawah ini. Tabel 9 Perbandingan biaya pendidikan SMP yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per anak per tahun Jenis Biaya Mutu Tinggi Mutu Sedang Mutu Rendah 8,930,000.00 5,209,300.00 2,720,000.00 Personal Biaya Operasional

1,634,722.26

493,153.43

241,179.80

Biaya Investasi

1,728,367.74

1,241,280.59

242,834.34

BO + BIS

3,363,090.00

1,734,434.02

484,014.14

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

15

2009

RINGKASAN PENELITIAN Jenis Biaya Mutu Tinggi Mutu Sedang Rata-rata BOS SMP (Pusat, Rp 1.210.500,00 Provinsi, & Kab./Kota) *) Rata-rata BOS SMP (Pusat, Rp 985.625,00 Provinsi, & Kota) **) Rata-rata BOS SMP (Pusat, Rp 852.500,00 Provinsi, & Kab.) ***) Rp 1.800.000,00 Draft SNP Rp 2.771.000,00 Balitbang Diknas *) kasus kota Bandung **) Rata-rata BOS SMP pada kota-kota yang diteliti ***) Rata-rata BOS SMP pada kab.-kab. yang diteliti

Mutu Rendah

Tabel 10 Perbandingan biaya pendidikan SMA yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per anak per tahun Jenis Biaya Personal

Mutu Tinggi 4.148.000,00

Mutu Sedang 3.515.000,00

Mutu Rendah 2.020.000,00

Biaya Operasional

2.140.417,00

1.524.909,00

951.721,00

Biaya Investasi

5.329.500,00 7.469.917,00

713.905,00 2.238.814,00

384.226,50 1.335.947,00

BO + BIS

Rp 2.700.000,00 Rp 3.612.000,00

BSNP SMA Balitbang Diknas

Perbandingan biaya personal, biaya operasional dan biaya investasi adalah sebagai berikut: Tabel 11 Perbandingan persentase Pembiayaan SD pada jenis biaya personal, BO, dan BIS

Jenis Biaya

% pada sekolah bermutu Tinggi SD

Personal

78.57

Biaya Operasional

5.07

Biaya Investasi

16.36

Total

100

SMP 72.64 13.30 14.06 100

pada sekolah bermutu Sedang

pada sekolah bermutu Rendah

SMA

SD

SMA

SD

0.05

62.95

0.21

87.84

31.12

7.73

57.03

10.73

68.82

29.32

42.76

1.42

100

100

100

100

SMP 75.02 7.10 17.88 100

SMP 84.89 7.53 7.58 100

SMA 0.31 41.43 58.26 100

B. Sumber Pemenuhan Pembiayaan SD, SMP dan SMA di Jawa Barat Pembiayaan operasional SD dan SMP saat ini bertumpu pada biaya operasional sekolah (BOS) yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi, Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

16

RINGKASAN PENELITIAN

2009

dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, khususnya pasal 2, dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab tiga pihak, yaitu pemerintah (pusat) pemerintah daerah (provinsi, dan kab./kota), dan masyarakat (penyelenggaran pendidikan, peserta didik/orang tua/wali peserta didik). Dalam kenyataannya saat ini, para kepala SD dan SMP (kecuali RSBI) tidak boleh memungut dana untuk penyelenggaraan sekolah. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa semua biaya operasional dan biaya investasi yang dibutuhkan oleh sekolah akan ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan daerah. Terlebih dengan munculnya program pemerintah pusat mengenai “pendidikan gratis” untuk SD dan SMP. Dalam panduan BOS dan BOS Buku yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 disebutkan bahwa “Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi”. (Depdiknas, 2009:8). Berdasarkan perbandingan antara kebutuhan biaya operasional dengan pemenuhannya melalui dana BOS (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) kondisinya menunjukkan kurang pada sekolah-sekolah yang dikategorikan bermutu tinggi dan sedang dan melebihi pada sekolah yang dikategorikan bermutu rendah. Dana BOS yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk tingkat SD sebesar Rp 400.000,00 untuk SD di kota dan Rp 397.000,00 untuk SD yang berada di Kabupaten. Dana BOS ini sudah termasuk alokasi dana untuk buku yang sebelumnya dipisahkan antara BOS dan BOS buku. Pada level provinsi, BOS provinsi untuk level SD sebesar Rp 25.000,00 per siswa per tahun. Sedangkan pada kabupaten dan kota yang berada di wilayah Jawa Barat memiliki variasi yang cukup besar, mulai dari Rp 7.000,00 per anak per tahun sampai ratusan ribu per anak per tahun. Berdasarkan rata-rata penghitungan biaya pada kabupaten dan kota yang diteliti, rata-rata dana BOS yang diterima oleh sekolah dari tiga sumber (pusat, provinsi, dan kab/kota) sebesar Rp 547.500,00 untuk SD di kabupaten dan Rp 550.000,00 untuk SD di kota per anak per tahun. Perbandingan pemenuhan dana yang dibutuhkan berdasarkan hasil kajian berbagai sumber dengan besaran dana BOS yang diterima oleh SD, SMP, dan SMA yang ada masih jauh dari memadai. Semisal apabila melihat perbandingan dengan kajian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas uang mengungkapkan bahwa biaya operasional untuk SD sebesar Rp 1. 864.000,00. Kajian ICW yang mengungkapkan bahwa dana operasional untuk SD sebesar Rp 1.800.000,00 per siswa per tahun. Draft SNP yang sedang masih menjadi pembahasan, menunjukkan bahwa kebutuhan biaya operasional per siswa per tahun mencapai Rp 1.300.000,00. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

17

RINGKASAN PENELITIAN

Level Sekolah

2009

Tabel 12 Perbandingan biaya operasional SD, SMP dan SMA per tahun dengan pemenuhannya melalui dana BOS Rerata BOS (Pusat, Besaran Kebutuhan Biaya Operasional Temuan tim **) provinsi, rerata BOS Balitbangdiknas Draft SNP Kajian ICW (SD di Jawa Barat) kab/kota)

SD

550,000.00 (Kota) *) 547,500.00 (Kab)

1.864.000,00

1.300.000,00 1.800.000,00

760.384,00

SMP

575.000 (bos pusat) 570.000 (bos pusat) 127.500 (bos provinsi) 508.000***) + 1.210.500 (Kota) 1.205.000 (Kab)

2.771.000,00

1.800.000,00 2.700.000,00

1,634,722.26

180.000****)

3.612.000,00

2.700.000,00

5.329.500.000

SMA

-

*) Rerata BOS dari 13 kab./kota yang diteliti **) pada SD yang dikategorikan bermutu ***) kasus di Kota Bandung ****) khusus dari BOS Provinsi

Kondisi pembiayaan operasional sat ini menunjukkan belum sepadan antara dana yang diterima oleh sekolah dengan biaya yang seharusnya dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Tabel 12 menunjukkan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA yang berada di Jawa Barat masih di bawah biaya operasional nyata atau berdasarkan kajian/standar berbagai sumber. C. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengembangan Sekolah Dasar di Jawa Barat Pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki peran yang cukup penting dalam efektifitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di kab./kota di jawa Barat dilihat dari sisi biaya. Anggaran pendidikan tahun 2009 mencapai Rp. 1.633.076.426.263 atau 19,77% dari belanja daerah Rp. 8.262.578.445.836. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD Jabar dalam meningkatkan Indeks Pendidikan Jabar, yang dikonsentrasi kan pada: (1) Kegiatan BOS Provinsi, (2) Pengadaan buku murah, (3) Pemberantasan buta huruf dan PLS serta, dan (4) Bea siswa untuk tingkat SMA/SMK dan mahasiswa. Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

18

2009

RINGKASAN PENELITIAN

Anggaran dana Pemerintah provinsi terbagi kepada dua bagian besar, yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rincian biaya tersebut adalah: Tabel 13 Proporsi anggaran pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2009 BELANJA

BELANJA

LANGSUNG

TIDAK LANGSUNG

465.283.179.900 1.962.461.000

JUMLAH

1.153.670.785.363 GAJI : 168.759.675.263 BANTUAN : 984.911.110.100

1.618.953.965.263 14.122.461.000

Gambaran belanja tidak langsung (BTL) adalah sebagai berikut: Tabel 14 Rekapitulasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 KOMPONEN

JUMLAH

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu TK-SD Dan SMP Satu Atap)

PERSENTASE 3.62

36,850,025,000.00 6.34

Bea Siswa

64,650,000,000.00 0.83

Pend Non Formal

8,443,500,000.00

Bantuan Seragam Sekolah SD dan SMP Bagi Keluarga Tdk Mampu

1.22 12,477,600,000.00 61.13

BOS Provinsi (SD, SMP, DAN SMA)

623,060,687,500.00

Buku Teks Pelajaran untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

Jumlah

273,678,103,000.00

745,481,812,500.00

26.85

100.00

Analisis kewenangangan Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kab./Kota menyiratkan bahwa kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

19

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Tabel 15 Pengaturan kewenangan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan PP 38/2007 PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA 1.a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.

1.a. –

1.a. –

b. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.

b.penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

c. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangnnya.

c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Sedangkan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim World Bank (2008) sebagai berikut: Tabel 16 Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab./kota berdasarkan Kajian World Bank

Pemerintah Propinsi Jawa Barat memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat di lihat dari pembiayaan pendidikan. Berdasarkan kondisi yang ada, Pemda Jabar harus mereviu kembali alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan dasar dan menengah beserta program-program yang diluncurkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

20

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Tabel 17 Persentase beasiswa Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Pemenuhan Biaya Operasional Nyata di Sekolah-sekolah JENJANG SEKOLAH

MUTU TINGGI

MUTU SEDANG

MUTU RENDAH

SMP

3.29 7.80

6.44 25.85

11.76 52.87

SMA

8.41

11.80

18.91

SD

Tabel 17 menunjukkan bahwa Pemda Propinsi Jabar berkontribusi untuk membiayai melalui komponen biaya operasional sebesar 3,29% pada SD yang dikategorikan bermutu tinggi. Pada SD yang bermutu sedang sebesar 6,44% dan 11,76% pada SD yang dikategorikan bermutu rendah. Dilihat dari kewenangan Pemda Propinsi Jabar dalam penyelenggaraan pendidikan SD, Pemda Propinsi Jabar berkewenangan untuk memberikan subsidi biaya pada SD- SD yang ada di Jawa Barat. Pemda Provinsi Jabar memenuhi 25,85% dari biaya operasional SMP yang dikategorikan sebagai sekolah-sekolah bermutu sedang. Persentase ini merupakan biaya yang cukup besar dilihat dari dana yang diterima oleh sekolah untuk membiayai operasional penyelenggaraan sekolah. namun demikian, kondisi ini merupakan kondisi minimal untuk penyelenggaraan sekolah, sedangkan untuk kondisi kebermutuan sekolah, besaran biaya yang dialokasikan oleh Pemda Jabar masih terbilang kecil. BOS Pemda Provinsi Jabar secara khusus dialokasikan untuk penyelenggaraan SMA. Besaran dana BOS SMA dari Pemda Propinsi Jabar sebesar Rp 180.000,00. Besaran dana ini merupakan dikategorikan besar, karena pemerintah pusat tidak memberikan dana BOS secara khusus untuk SMA dan pemerintah Kab./Kota kecenderungannya tidak memberikan dana BOS secara khusus. Peta kab./kota dalam biaya operasional berdasarkan temuan menunjukkan kondisi yang cukup memprihatinkan, dimana kab./kota masih mengalokasikan dana yang minim untuk biaya operasional. Bos pendamping dari kab./kota dikategorikan kecil dilihat dari perbandingannya dengan BOS pusat dan BOS propinsi.

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

21

2009

RINGKASAN PENELITIAN

Tabel 18 Proporsi bantuan pemenuhan biaya operasional (BOS) yang ada dan proporsi pemenuhan terhadap kebutuhan factual dan draft SNP Pusat, Provinsi, dan Kota untuk SD pada tahun 2009 BOS BOS Kota Proporsi

Rerata Tingkat

Aktual

Temuan

Draft SNP

Kota

195,000

31%

26%

Pusat

400,000

65%

53%

25,000

4%

3%

620,000 760,384 1,300,000

100%

Propinsi BOS Aktual Biaya Temuan Draft SNP

13% 31% 2%

82% 46%

Tabel 19 Proposri bantuan pemenuhan biaya operasional (BOS) yang ada dan proporsi pemenuhan terhadap kebutuhan factual dan draft SNP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk SD pada tahun 2009 BOS

BOS Kabupaten Proporsi

Rerata

Aktual

Temuan

Draf SNP

Tingkat

13% Kota

13,900 397,000

Pusat

3%

2%

91%

52%

6%

3%

31%

25,000 Propinsi BOS Aktual Biaya Temuan Draft SNP

435,900 760,384 1,300,000

2% 100% 57% 34%

Pemenuhan kebutuhan biaya operasional melalui BOS yang ada saat ini terhadap temuan penelitian dan draf SNP masih dikategorikan kecil. Berdasarkan tabel 18 dan 19 di atas dapat diketahui bahwasanya pemenuhan dana bos SD yang ada saat ini (baik dari pusat, pemerintah propinsi dan

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

22

2009

RINGKASAN PENELITIAN

kab./kota) terhadap temuan penelitian mencapai 82% untuk Kota dan 57 % untuk kabupaten. Sedangkan pemenuhan bos SD terhadap draft SNP baru mencapai 46% untuk kota dan 34% untuk kabupaten. Pemenuhan bos SMP yang ada saat ini terhadap temuan penelitian baru mencapai 60% di kota dan draft SNP baru mencapai 55% di Kota. Sedangkan pemenuhan temuan penelitian di kab. mencapai 45% dan draft SNP mencapai 40%. Implikasinya untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, perlu ada peningkatan proporsi dana bos yang dikeluarkan oleh Kab./kota dan propinsi. Besaran dana bos yang dikeluarkan per siswa per tahun oleh Pemda kab./kota dan propinsi harus dapat menutupi kebutuhan dana operasional bermutu, dimana kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan utamanya ada pada kewenangan pemerintah daerah kab./kota. Sedangkan pemerintah daerah provinsi dapat membantu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di kab./kota. Tabel 20 Proposri bantuan pemenuhan biaya operasional (BOS) yang ada dan proporsi pemenuhan terhadap kebutuhan factual dan draft SNP Pusat, Provinsi, dan Kota untuk SMP pada tahun 2009 BOS

BOS Kota Proporsi

Rerata

aktual

Temuan

Draf SNP

Tingkat

Kota Pusat Propinsi BOS Aktual Biaya Temuan Draft SNP

283,125

29%

17%

16%

575,000

58%

35%

32%

127,500

13%

8%

7%

985,625 100% 1,634,722

60%

1,800,000

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

55%

23

2009

RINGKASAN PENELITIAN

Tabel 21 Proposri bantuan pemenuhan biaya operasional (BOS) yang ada dan proporsi pemenuhan terhadap kebutuhan factual dan draft SNP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk SMP pada tahun 2009 BOS

BOS Kabupaten Proporsi

Rerata

aktual

Temuan

Draf SNP

Tingkat

Kota Pusat Propinsi BOS Aktual Biaya Temuan Draft SNP

31,000

4%

2%

2%

570,000

67%

35%

32%

127,500

15%

8%

7%

852,500 100% 1,634,722

45%

1,800,000

40%

Pemenuhan biaya operasional sekolah yang dialokasikan dari APBD Provinsi Jawa Barat merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Barat. (Pergub. No. 978/Kep.471-Disdik/2009). Keseluruhan dana BOS dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 622.275.487.500. Adapun total besaran BOS untuk Siswa SD/MI sederajat sebesar Rp. 131.738.625.000 untuk 5.269.545 siswa, Siswa SMP/MTs sederajat sebesar Rp. 275.162.722.500,- untuk 2.158.139 siswa dan Siswa SMA/SMK sederajat sebesar Rp. 215.374.140.000,- untuk 1.196.523 siswa. Efektivitas penggunaan dan daya serap BOS di tingkat sekolah merupakan fokus masalah yang perlu diperhatikan.

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

24

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Besaran BOS Propinsi Jabar Menurut Jenjang Sekolah Siswa SMA/SMK Rp 195,194,340,000

Siswa SD/MI Rp 131,712 ,300,000

siswa SMP/Mts Rp 273,986,112,500

SD SMP SMA

Gambar 13 besaran BOS Provinsi Jawa Barat Menurut Jenjang Sekolah

BOS Propinsi untuk siswa SD/MI/Salafiah Ula/Sekolah Keagamaan Non Islam sebesar Rp 25.000,- per tahun per anak. BOS propinsi untuk siswa SMP/MTS/Salafiah Whusta/Sekolah Keagamaan Non Islam sebear Rp 125.500,- per anak per tahun. Sedangkan BOS untuk siswa SMA/SMALB/MA/SMK sebesar Rp 180.000,- per anak per tahun. Rincian Pemberian BOS Provinsi sebagai berikut:  SD/MI/Salafiah Ula/Sekolah Keagamaan Non Islam : 5.269.545.SISWA x RP 25.000,- = 131.738.625.000, SMP/MTS/Salafiah Whusta/Sekolah Keagamaan Non Islam : 2.158.139 SISWA X RP 127.500,- = 275.162.722.500, SMA/SMA-LB/MA/SMK : 1.196.523 SISWA X RP 180.000,- = 215.374.140.000,Total biaya operasional sekolah yang dikucurkan oleh Pemda Provinsi Jabar pada tahun 2009 sebesar Rp 622.275.487.500,-.

V.

KESIMPULAN Berdasarkan temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Gambaran nyata pembiayaan SD, SMP dan SMA yang diteliti per anak per tahun di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

25

2009

RINGKASAN PENELITIAN

Tabel 22 Resume biaya operasional nyata pada SD, SMP, dan SMA di Jawa Barat pada tahun 2009 Level sekolah SD SMP SMA

Sekolah Sekolah Bermutu tinggi Bermutu Rendah Rp 760,384.62 Rp 212,624.05 Rp 1,634,722.26 Rp 241,179.80 Rp 2.140.417.00 Rp 951.721.00

Sekolah Bermutu sedang Rp 388,320.92 Rp 503,651.39 Rp 1.524.909.00

Biaya investasi pada SD, SMP, dan SMA di Jawa Barat adalah sebagai berikut: Tabel 23 Resume biaya investasi di SD, SMP, dan SMA per siswa per tahun pada tahun 2009 Mutu Tinggi

Mutu Sedang

SD

2,453,846.15

1,473,572.30

Mutu Rendah 28,190.84

SMP

1,728,367.74

1,241,280.59

242,834.34

SMA

5.329.500.00

713.905.00

384.226.50

Jenis Biaya

Biaya personal pada SD, SMP, dan SMA di Jawa Barat tahun 2009 adalah: Tabel 24 Resume biaya personal di SD, SMP, dan SMA per siswa per tahun pada tahun 2009 Jenis Biaya

Mutu Tinggi

Mutu Sedang

SD

11,788,000.00

3,163,450.00

Mutu Rendah 1,740,000.00

SMP

8,930,000.00

5,209,300.00

2,720,000.00

SMA

4.148.000,00

3.515.000,00

2.020.000,00

2. Pemenuhan biaya operasional dan investasi pada SD dan SMP saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program bos pusat, Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

26

2009

RINGKASAN PENELITIAN

ditanggung oleh pemerintah propinsi melalui program bos propinsi, dan kab./kota melalui bos pendamping. Untuk SMA, pemenuhan biaya operasional hanya ditanggung oleh dana BOS propinsi, sedangkan dari pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tidak ada alokasi secara khusus. Untuk biaya investasi, dana didapatkan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, maupun pemerintah daerah kab./kota. Tabel 25 Perbandingan biaya operasional SD, SMP dan SMA per tahun dengan pemenuhannya melalui dana BOS Rerata BOS (Pusat, Level propinsi, rerata BOS Sekolah kab/kota) SD SMP

SMA

Besaran Kebutuhan Biaya Operasional Balitbangdiknas

Draft SNP

Kajian ICW

550,000.00 (Kota) *) 1.864.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 547,500.00 (Kab) 575.000 (bos pusat) 570.000 (bos pusat) 127.500 (bos provinsi) 508.000***) + 1.210.500 (Kota) 1.205.000 (Kab) 180.000****)

Temuan tim **) (SD di Jawa Barat) 760.384,00

2.771.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00

1,634,722.26

3.612.000,00 2.700.000,00

5.329.500.00

-

*) Rerata BOS dari 13 kab./kota yang diteliti **) pada SD yang dikategorikan bermutu ***) kasus di Kota Bandung ****) khusus dari BOS Propinsi

3. Dilihat dari pembiayaan pendidikan nyata saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusi yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, dukungan ini baru mencapai kondisi minimal, belum untuk mendukung penyelenggaraan sekolah yang bermutu.

Persentase pemenuhan biaya operasional dari APBD propinsi adalah:

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

27

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Tabel 26 Persentase beasiswa Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Pemenuhan Biaya Operasional Nyata di Sekolah-sekolah JENJANG SEKOLAH

MUTU TINGGI

MUTU SEDANG

MUTU RENDAH

SD SMP

3.29 7.80

6.44 25.85

11.76 52.87

SMA

8.41

11.80

18.91

Berdasarkan temuan, pembahasan dan simpulan ada beberapa implikasi yang harus menjadi catatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat sebagai berikut: 1. Kondisi pembiayaaan pendidikan dasar dan menengah pada kab./kota yang diteliti menunjukkan kondisi yang variatif dan belum mampu memenuhi kebutuhan nyata penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Apabila hal ini tidak dipecahkan secara sistematis, maka masalah mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat akan berada dalam kondisi rendah. 2. Analisis terhadap kewenangan penyelenggaraan pendidikan kab./kota dan provinsi menunjukkan bahwa kewenangan/kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan kewenangan pemerintah kab./kota. Apabila hal ini tidak dilaksanakan secara konsisten, maka keberpihakan pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan akan menjadi membingungkan bagi pemerintah daerah kab./kota dan provinsi. 3. Sharing pembiayaan pendidikan dalam dimensi Biaya Operasional Sekolah (BOS) antara Pemerintah, pemerintah daerah perlu segera diwujudkan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang bermutu di Jawa Barat. 4. Perlu penyusunan APBS yang difokuskan pada penggunaan dana BOS dalam kaitannya dengan upaya pencapaian mutu PBM disetiap sekolah.

VI.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan, pembahasan, kesimpulan dan implikasi, ada beberapa hal yang menjadi saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Dalam konteks implementasi kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 38/2007 tentang Pembagian Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

28

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kab./Kota perlu diingatkan kembali mengenai kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pembiayaan pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan PP tersebut, kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pembiayaan pendidikan adalah: (1) penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya; (2) Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka pembiayaan pendidikan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah melakukan subsidi terhadap biaya operasional pendidikan dasar dan menengah. Karenanya skema pembiayaan pendidikan di Jawa Barat harus didasarkan pada model pembiayaan power aqualizing. Model power aqualizing bertitik tolak pada kemampuan membayar (ablity to pay) setiap kab/kota. Pola pembiayaan pendidikan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: Tabel 27 Kewenangan Pokok dan pendukung mengacu PP No. 38/2007 Jenis dan jenjang

Masyarakat

Pemerintah Pusat

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Kab./Kota

SD & SMP

-

Pendukung

Pendukung

Pokok

SMA/SMK

Pendukung

Pendukung

Pendukung

Pokok

SLB

Pendukung

Pendukung

Pokok

-

Berdasarkan PP No. 38/2007, tanggung jawab peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggungjawab/kewajiban pihak yang mempunyai kewenangan pokok. Sedangkan pihak yang mempunyai kewenangan pendukung dapat memberikan bantuan untuk peningkatan mutu. Sebagai pertimbangan untuk penghitungan persentase biaya operasional sekolah, direkomendasikan persentase alokasi pemenuhan biaya operasional sebagai berikut:

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

29

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Table 28 Proporsi Alokasi Pemenuhan Biaya Operasional SD dan Rekomendasi Pemenuhannya oleh Pemda Provinsi dan Pemda Kota ……..

Besaran BOS Kota

% Pemenuhan aktual

% Pemenuha n Temuan

% Pemenuhan draft SNP

Rekomendasi Pemenuhan Biaya Operasional oleh Kota

172,500

29%

23%

13%

32%

400,000

67%

53%

31%

53%

25,000

4%

3%

2%

15%

597,500

100%

BOS

TINGKAT Rerata BOS yg diterima sekolah BOS pusat BOS propinsi Total BOS Temuan Penelitian

760,384

79%

100%

1,300,000

46%

Draft SNP

Table 29 Proporsi Alokasi Pemenuhan Biaya Operasional SD dan Rekomendasi Pemenuhannya oleh Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten

Besaran BOS Kab.

% Pemenuhan aktual

% Pemenuhan Temuan

% Pemenuhan draft SNP

Rekomendasi pemenuhan Biaya operasional oleh Kab.

13,900

3%

2%

1%

24%

397,000

91%

52%

31%

52%

25,000

6%

3%

2%

24%

435,900

100%

……..BOS

TINGKAT Rerata BOS yg diterima sekolah

BOS pusat BOS propinsi Total BOS Temuan Penelitian

435,900

57%

100% 34%

Draft SNP

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

30

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Table 30 Proporsi Alokasi Pemenuhan Biaya Operasional SMP dan Rekomendasi Pemenuhannya oleh Pemda Propinsi dan Pemda Kota

% Pemenuhan aktual

% Pemenuhan Temuan

% Pemenuhan draft SNP

Rekomendasi pemenuhan Biaya operasional oleh Kota

BOS pusat

283,125 575,000

29% 58%

17% 35%

16% 32%

40% 35%

propinsi

127,500

13%

8%

7%

25%

Total BOS Temuan Penelitian

985,625

………….BOS

Besaran BOS Kota

TINGKAT Rerata BOS yg diterima sekolah

100%

1,634,722 1,800,000

Draft SNP

60%

100% 55%

Table 31 Proporsi Alokasi Pemenuhan Biaya Operasional SMP dan Rekomendasi Pemenuhannya oleh Pemda Propinsi dan Kab./Kota …………BOS

Besaran BOS Kab.

% Pemenuhan aktual

% % Pemenuhan Pemenuhan Temuan draft SNP

TINGKAT Rerata BOS yg diterima sekolah

Rekomendasi pemenuhan Biaya operasional oleh Kab.

31,000

4%

2%

2%

25%

BOS pusat

570,000

67%

35%

32%

35%

BOS propinsi Total BOS Temuan Penelitian

127,500 852,500

15% 100%

8%

7%

40%

1,634,722

45%

Draft SNP

100% 40%

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

31

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Berdasarkan Model aqualizations, maka subsidi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pemenuhan biaya operasional sekolah di kabupaten lebih besar dari pada subsidi untuk pemenuhan biaya operasional di kota. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kota memiliki APBD yang lebih besar dibandingkan dengan APBD kabupaten. 2. Dalam upaya implementasi kewenangan penjaminan mutu pendidikan di Jawa Barat, fokus pembiayaan pendidikan yang diimplementasikan melalui BOS Pemerintah Propinsi seyogyanya difokuskan pada kegiatan belajar mengajar yang bermutu melalui peningkatan kompetensi guru dan kegiatan supervisi pembelajaran. 3. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwasanya alokasi peningkatan mutu guru masih dikategorikan rendah. Untuk itu maka alokasi dana bos pendamping dari provinsi difokuskan pada upaya peningkatan mutu guru dan supervisi pembelajaran. 4. Amanat PP 38/2007 mengemukakan bahwa pemerintah kab./kota adalah pihak yang mempunyai kewenangan/kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakatnya. Namun demikian, beradasarkan temuan penelitian, besaran bos kab./kota sangat variatif. Untuk mengimplementasikan PP ini dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat, maka alokasi pemenuhan biaya operasional sekolah melalui bos kab./kota harus diperbesar. Lihat tabel 2 di atas. 5. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai dampak biaya pendidikan di Jawa Barat terhadap mutu pendidikan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak biaya terhadap mutu. Hal ini ditujukan untuk memahami dan membuktikan apakah setiap peningkatan anggaran pendidikan di Jawa Barat secara pasti meningkatkan mutu pendidikan atau tidak. 6. Untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas Kab./kota dalam meningkatkan porsi pemenuhan biaya opersional sekolah sebagaimana tabel 2 di atas, harus ada peningatan kapasitas fiskal kab./kota, diantaranya dengan pembagian hasil pendapatan keuangan Negara dari berbagai sumber dengan porsi lebih besar untuk kab./kota. 7. Untuk memenuhi pendidikan yang bermutu melalui implementasi PP 38/2007 perlu peningkatan DAU untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih besar bagi kab./kota.

---ooo0ooo---

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

32

RINGKASAN PENELITIAN

2009

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. I. 1991. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X, 1991: 28-33. Caldwell, B. J., Levacic, R. & Ross, K. N. 1999. The Role of Formula Funding of Schools in Different Educational Policy Contexts. Dalam Ross, K. N. & Levacic, R. eds., Needs-Based Resource Allocation in Education via Formula Funding of Schools. Paris: International Institute for Educational Planning. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2009. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. 2005. Panduan Penghitungan Siaya Satuan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Ditjen PUOD. 1993. Penelitian dan Pengkajian Satuan Biaya Sekolah. Buku Panduan: Jakarta: Ditjen PUOD Depdagri. Fattah, Nanang. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosdakarya. Gaffar, M. Fakry. 1991. “Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan”. Mimbar Pendidikan, No. 1 Tahun X, 1991: 56-60. Hallak, J. 1969. The Analysis of Education Cost and Expenditure. Paris: UNESCO. Hanushek, Eric A. 1996. Does Money Matter? The Effect of School Resources on Student Achievement and Adult Success. Contributors: Gary Burtless editor. Publisher: Brookings Institution. Place of Publication: Washington, DC. Morphet. 1971. The Economic & Finance of Education. New Jersey: PrenticeHall, Inc. Mulyasa, E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. NGA – Center for Best Practice. 2003. Improving Teaching and Learning by Improving School Leadership. Issue Brief- September 12, 2003. [Tersedia online: http://www.nga.org/cda/files/091203LEADERSHIP.pdf]

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

33

RINGKASAN PENELITIAN

2009

Sartori, M. Barbara 1998. Resource Allocation and Productivity in Education: Theory and Practice. Contributors: William T. Hartman - editor, William Lowe Boyd - editor. Publisher: Greenwood Press. Place of Publication: Westport, CT. Supriadi, Dedi. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah: Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Rosdakarya. The Center for Comprehensive School Reform and Improvement. 2009. Effective Uses of Funding Support for Schools in Nee d of Improvement. Issue Brief - September 30 2009. Learning Point Associates in partnership with the Southwest Educational Development Laboratory (SEDL), under contract with the Office of Elementary and Secondary Education of the U.S. Department of Education. Thomas, J. A. 197). The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration. New York: John Wiley & Sons. Trisnawati, N. et. al. 2001. Pendanaan Pendidikan di Indonesia. Dalam Jalal, F & Supriadi, D eds. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Analisis sharing dana pendidikan di Jawa Barat

34