PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN ...
melatarbelakangi dipilihnya judul makalah “Pengembangan SDM dalam.
Penerapan ...
Tugas Teknnologi Kom munikasi Info formasi
PENGE EMBANGA AN SUMBE ER DAYA MANUSIA A DALAM PENERAPA AN GOVERNME MENT DI BA AGIAN UM MUM SEKR RETARIAT DAERAH E-G KABUPA ATEN BAN NJARNEGA ARA makalaah
Oleh h TIN PRIYAT NIM 81061 118082
PROGRAM M STUDI KOMUNIK KASI INFOR RMASI PU UBLIK NSENTRAS SI STUDI PRODUKSII MEDIA IN NFORMAS SI PUBLIK KON SE EKOLAH TINGGI MU ULTI MEDIIA “MMTC C” YOGYA AKARTA 2012 2
1
BAB I PENDAHULUAN Pengenalan e-Government di Kabupaten Banjarnegara dimulai dengan diklat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan. Diklat diikuti oleh Bendahara Pengeluaran dan 1 orang yang akan menjadi Operator SIMDA nya pada pertengahan tahun 2007. Pelatihan ini dilakukan secara bertahap karena keterbasaan tempat dan agar pelatihannya benar – benar dipahami oleh peserta. Mulai dari Bagian – Bagian di lingkungan Setda, Badan, Dinas, Kantor di lingkkungan Pemkab Banjarnegara. dilanjutkan Kecamatan , kemudian Puskesmas, dan terakhir UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan. Setelah mengikuti pelatihan, setiap instansi menginstal program SIMDA Keuangan ke DPPKAD sebagai server dari data keuangan di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian selama enam enam bulan terakhir melakukan ujicoba program SIMDA Keuangan di komputer masing – masing SKPD. Selama uji coba ini masih banyak kendala baik pada perangkat, program maupun operatornya. Tetapi selama masa ujicoba ini masih di dampingi oleh BPKP sebagai nara sumber dan pembuat program SIMDA Keuangan di Banjarnegara. Selama masa uji coba laporan keuangan manual tetap dilakukan. Setelah semua perangkat dan operator siap pada awal tahun 2008 SIMDA Keuangan diterapkan dalam
pengelolaan administrasi keuangan daerah
Kabupaten Banjarnegara. Setiap transaksi keuangan daerah harus melalui SIMDA Keuangan, mulai dari penyusunan RKA SKPD, Pelaksanaan transaksi setiap hari,
2
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan, Laporan Keuangan per Semester, RKA Perubahan SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun. Terdapat
beberapa kendala pada program sehingga Bendahara
Pengeluaran masih tetap membuat laporan keuangan manual sebagai bahan cros cek antara SIMDA Keuangan dan realisasi setiap hari juga berfungsi sebagai back up data di SIMDA Keuangan. Ulntuk Laporan Barang Milik Daerah sejak tahun 2006 Pemkab Banjarnegara menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah dimana setiap instasi memiliki format pelaporan yang sama dengan program yang ada di Bagian Umum sebagai server data Barang Milik Daerah. Pengurus dan Bendahara barang mendapat pelatihan setiap awal tahun secara bertahap cara pelaporan Barang Milik Daerah. Bagian Umum yang menginput data ke program SIMBADA. Pada tahun 2009 dengan adanya perubahan SOTK di lingkungan Pemkab Banjarnegara dimana Barang Milik daerah dikelola oleh Bidang Aset, SIMBADA diganti dengan SIMDA BMD agar lebih mudah melakukan koreksi terhadap laporan barang setiap instansi juga agar lebih mudah dalam peyesuaian dengan laporan keuangan karena program yang digunakan sama. Pelatihan SIMDA Barang dilakukan pada awal tahun 2009, tetapi pada akhir tahun 2009 program SIMDA BMD belum bisa digunakan secara maksimal. Masih terjadi beberapa kendala dalam pembuatan laporan barang milik daerah, program yang diinstal banyk yang tidk bisa digunakan sehingga harus instal
3
ulang. Pengurus dan Bendahara Barang juga merasa kesulitan dalam menginput data karena banyak barang yang tidak ada kodenya. Salah satu elemen sukses pengembangan e-government adalah kapasitas SDM Pemerintah. Artinya adalah kemampuan pemerintah mewujudkan visi eGovernment menjadi kenyataan. Untuk itu maka pemerintah hendaknya memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif eGovernment. Selain itu juga tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government memberikan manfaat yang luas (Indrajid, 2002). Ironisnya keberadaan SDM di Bagian Umum masih lemah, sehingga menciptakan ketidak harmonisan implementasi e-Government di Bagian Umum ,dan terkesan tanpa persiapan yang matang. Pentingnya aspek SDM dalam
penerapan e-Government inilah yang
melatarbelakangi dipilihnya judul makalah
“Pengembangan SDM dalam
Penerapan E-Government di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara”. Makalah ini akan membahas mengenai
masalah antara lain
tentang bagaimana pelaksanaan e-Government di Bagian Umum Banjarnegara dari aspek SDM?
Kemudian dengan menggunakan analisis SWOT akan
dikemukakan bagaimana roadmap pengembangan SDM e-Government di Bagian Umum 5 tahun ke depan? Dengan
adanya
pembahasan
mengenai
rumusan
masalah
diatas,
diharapkan akan diperoleh gambaran deskriptif mengenai pelaksanaan eGovernment di Bagian Umum. Untuk selanjutnyan akan disusun roadmap
4
pengembangan e-Government di Bagian Umum untuk lima tahun kedepan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak baik untuk proses pembelajaran mengenai pengambangan e-Government maupun
penerapan e-
Government itu sendiri di Bagian Umum. Penelitian
yang
dilakukan
ini
bersifat
deskriptif
analisis
untuk
mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi data serta studi kepustakaan. Lokasi penelitian di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Data diambil dari hasil observasi selama bekerja di Bagin Umum dari tahun 2006 sampai sekarang ditambah dengan mendokumentasikan data yang ada hubungannya dengan eGovernment dan wawancara dengan bendahara pengeluaran dan operator SIMDA. Dalam proses analisa, data yang didapat dikumpulkan dan analisa tentang pelaksanaan e-Government ditinjau dari aspek SDM. Dengan bantuan analisis SWOT data dikelompokan untuk mendapatkan faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pelaksanaan e-Government. Terakhir disusun roadmap pengembangan SDM e-Government untuk lima tahun kedepan.
5
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN A. Konsep E-Government E-Government dapat diartikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet), dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik (Indrajid, 2002). Filosofi dasar dari e-Government sendiri
merupakan alat dari suatu
perubahan sistem (organisasi, proses bisnis, SDM dan Standard Operating Procedure) dalam pemerintahan. Fungsi utama dari e-Government adalah alat bantu dalam penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat (Kominfo, 2003). Tujuan implementasi e-Government antara lain adalah meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga untuk terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Terakhir adalah perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan (Kominfo, 2003). Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan konsep eGovernment pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajamen transformasi (change management) yang cukup komplek. Implementasi e-Government harus disertai dengan sebuah strategi tranformasi yang baik dan efektif, terutama yang
6
berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, pembentukan struktur institusi yang mendukung lingkungan perubahan, penyiapan dana yang cukup dan investasi untuk pengembangan keahlian dan kompetensi SDM yang terlibat, dan lain sebagainya (Indrajid, 2002). Dalam penerapan e-Goverment perlu pengendalian dan keamanan sistem informasi baik terhadap perangkat keras maupun perangkat lunaknya baik yang disengaja maupun insidental. Gangguan tidak sengaja berupa kesalahan teknis (technical errors) perangkat keras, syntak perangkat lunak, logika program. Gangguan lingkungan (environmental hazards) berupa gangguan alam seperti petir, api, gempa buni dan suhu/temperatur. Dan kesalahan manusia (human errors). Gangguan disengaja dilakukan dengan beberapa cara antara lain : 1. Pencurian terhadap perangkat keras/komputer 2. Komputer digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan 3. Komputer digunakan untuk mengancam dengan menanam bom waktu logika 4. Digunakan sebagai perantara kejahatan dengan memasukan no rekening nasabah yang salah Ada beberapa cara untuk mengendalikan gangguan pada e-government yaitu : 1. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap Bendahara pengeluaran dan Operator 2. Mengadakan pengecekan secara berkala terhadap program dan pengamanan yang dipakai pada system e-Government
7
3. Melakukan perbaikan terhadap gangguan perangkat keras dan lunak yang digunakan pada system e-Goverrment Untuk mengamankan data yang ada dalam program yang digunakan dalam e-Government dilakukan back up datadan membuat print Out secara berkala (Jogiyanto HM, 2003). B. Inpres No 3 tahun 2003 Inpres No 3 tahun 2003 ini tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Diterbitkannya Inpres ini dengan pertimbangan antara lain : 1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat; 2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 3. Bahwa
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan
yang
baik
(good
governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government; 4. Bahwa
dalam
pelaksanaannya
diperlukan
kesamaan
pemahaman,
keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan
8
Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-Government secara nasional. Untuk itu Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan eGovernment secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. Serta merumuskan rencana tindak lanjut di lingkungan Pemeintahan yang lebih kecil dan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi RI.
9
BAB III DATA DAN PEMBAHASAN A. Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan E-Government Bagian Umum dengan jumlah pegawai 86 orang yang terdeiri dari PNS 71 orang, PTT 15 orang, Dengan Pendidikan S1 15 orang, D3 2 orang, SMA 48 orang, SMP 13 orang dan SD 8 orang. Dengan mayoritas pegawai yang pernah menempuh pendidikan tinggi, maka mayoritas pegawai di Bagian Umum sudah mengenal teknologi komputer. Minimal pegawai yang telah mengenal teknologi komputer dapat berperan dalam pemanfaatan komputer dalam menunjang pekerjaan di Bagian Umum. Akan tetapi di Bagian Umum ini tidak ada pegawai yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi. Bendahara pengeluaran dan Operator terus mempelajari program yang digunakan dalam penerapan e-Goverment dan memanfaatkan teknologi komputer sehingga dapat menjalankan e-Government meskipun tidak memiliki pendidikan Teknologi Informatika Komputer. Pengalokasian sumber daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dari masing – masing PNS. Sehingga pengelolaan e– Goverment di Bagian Umum belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya mutasi pegawai yang dilakukan oleh BKD tanpa koordinasi, sehingga jika operatornya pindah tidak ada yang menggantikan, jika pun ada PNS masuk tidak memiliki kemampun menjadi operator sehingga memerlukan waktu untuk belajar lagi.
10
Pada Tahun 2010 ada perekrutan CPNS pranata komputer, tetapi baru menjadi Operator SIMDA Keuangan
pada tahun 2011. Pada awalnya juga
Operator ini kesulitan karena memang setiap tahun juga sistem operasi SIMDA Keuangan mengalami perubahan dari penambahan aplikasi yang ada. Sehingga setiap Semester perlu diadakan
pertemuan rutin antara operator SIMDA
Keuangan dengan Operator Server di DPPKAD untuk merefresh kembali pengoperasian program aplikasi SIMDA Keuangan sekaligus cross cek data di masing – masing komputer. B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT) Dari gambaran umum kondisi pegawai bagian Umum di atas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matrik SWOT dibawah. Kemudian dapat dianalisis untuk menentukan strategi pembangunan sumber daya manusia dalam menunjang implementasi e-Government. Gambar 1. Matriks Analisis SWOT Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bagian Umum Faktor lingkungan Kekuatan (S) internal - Sumber daya yang cukup implementasi Government.
Kelemahan (W) manusia - Tidak adanya pegawai untuk dengan latar belakang ependidikan TI - Tidak adanya kesatuan visi dan misi dalam implementasi eGovernment.
Faktor lingkungan eksternal Strategi SO Peluang (O) Strategi WO - Lokasi Bagian - Implementasi e-Govermenth - Menyatukan visi Umum di untuk pelayan publik implementasi elingkungan Kantor - Pelatihan Government penggunaan Bupati dengan internet untuk menunjang - Membentuk organisasi tersedianya jaringan
11
komuniksi mudah.
yang
Hambatan (T) - Kurangnya fasilitas teknologi informasi. - Kurang perawatan terhadap komputer.
-
pekerjaan. Pelatihan pembuatan dan pengelolaan web
yang terdiri dari pegawai dengan kepemimpinan eGovernment yang solid.
Strategi ST Strategi WT - Pengajuan fasilitas - Perawatan perangkat Teknologi Informasi keras yang ada - Implementasi good government.
C. Roadmap Pengembangan SDM e-Government di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabuten Banjarnegara Maka dari analisis SDM berdasar model SWOT diatas dapat disusun suatu roadmap pengembangan e-Government di Bagian Umum sebagai berikut :
12
-
-
-
Penyatuan visi e-Government Pembentukan organisasi berbasis egoverment Pengajuan pegawaii berbasis TI Kepemimpinan e-Government
-
-
-
Pelatihan standar pelayanan berbasis komputer. Pelatihan, input dan backup data dan data lainnya. Pelatihan penyusunan laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
-
-
-
-
Revitalisasi visi, misi, nilai dan budaya
Pemasangan jaringan internet di Bagian Umum dan aturan penggunaany a. Pembuatan e-mail, group facebook dan web. Sosialisasi pemanfaatan e-mail, facebook dan web untuk informasi dan komunikasi antar pegawai dan masyarakat, serta pengiriman laporan ke DPPKAD. Pelatihan perawatan dan peremajaan perangkat keras dan aplikasi teknologi informasi.
Penggunaan sistem transfer data lintas sektor dan sistem pengamanann ya. Penggunaan sistem perencanaan pengadaan barang, dan bahan habis pakai menggunakan jaringan internet. Penggunaan web dan proses update informasinya.
Penerapan eInternalisasi dan revitalisasi fokus sasaran
-
-
Pemverifikasian pelaksanaan eGoverment. Peng evaluasian pelaksanaan dan pengembangan e-Government. Peoptimalisasian pelayanan Publik.
Pemastian mutu
Government tingkat dasar
-
pelayanan dan Penerapan e-
pengembangan e-
Government
Government
13
Tahap III
tingkat lanjutan Tahap V
Tahap II Tahap IV
Tahap I 2012
2013
2014
2015
2016
14
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Dari gambaran umum kondisi sumber daya manusia di Bagian Umum bahwa Bagian Umum memiliki kekuatan SDM yang cukup banyak untuk mengimplementasikan e-Government, hampir semua pegawai bisa mengoperasikan kmputer 2. Sedangkan kelemahan SDM yang tampak antara lain adalah tidak adanya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan TI sehingga penerapan e-Government tidak optimal. 3. Dari analisis SWOT dapat disusun roadmap pengembangan SDM di Bagian Umum
yaitu tahap I penyatuan visi e-Government, tahap II
peningkatan kapasitas teknologi informasi, tahap III TI untuk pelayanan publik tingkat dasar, tahap IV implementasi e-Government tingkat lanjutan dan tahap V Good Government. B. REKOMENDASI 1. Untuk mempermudah pelaksanaan Bagian Umum,
tahapan pengembangan SDM di
diperlukan kepemimpinan e-Government, setelah itu
lakukan penyatuan visi implementasi e-Government. 2. Diperlukan PNS dengan latar belakang pendidikanTI, sebagai penanggung jawab teknis dan dapat memastikan bahwa komputer dapat berfungsi dengan baik.
15
3. Diperlukan sisten reward and punishmen yang tepat sebagai perangsang peningkatan kinerja agar tercipta lingkungan kerja yang kompetitif namun tetap
kondusif
government.
dalam
implementasi
e-Government
menuju
good
16
DAFTAR PUSTAKA
Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Yogyakarta : Penerbit Andi. HM, Jogiyanto. 2003 Sistem teknologi Informasi, Yogyakarta : Penerbit Andi. Kominfo., 2003, Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang baik dan Manajemen Perubahan, Departemen Komunikasi dan Informatika, tersedia di: http://www. kominfo.gi.id Kominfo., 2003, Inpres No 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembanngan E-Government, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta.
