Untitled

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JILID 1 Penulis: Mohammad Yamin, SE., Ak. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2012 Hak Cipta  2012 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail : [email protected]

Yamin, Mohammad, SE., Ak. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JILID 1/Mohammad Yamin, SE., Ak. - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012 xiv + 320 hlm, 1 Jil.: 26 cm. ISBN: 978-979-756-890-0 978-979-756-891-7

(Jilid Lengkap) (Jilid 1)

1. Perpajakan

I. Judul

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini sebenarnya merupakan rangkuman dari peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan sehingga pembaca dapat melihat peraturan pertama kali terbit sampai dengan akhir tahun 2010. Dengan tidak mengubah susunan peraturan maka penulis berharap pemakainya nanti dapat membaca peraturan tersebut langsung bukan berdasarkan interpretasi penulis. Harapan penulis dengan disusunnya materi ini dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya dan peminat perpajakan pada umumnya dalam menerapkan aturan Pajak Penghasilan atas kasus-kasus yang terjadi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini yang tentunya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tentunya dengan tulisan ini penulis berharap adanya saran perbaikan dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga untuk edisi berikutnya menjadi lebih baik. Alamat email yang dapat dihubungi [email protected].

Mohammad Yamin, SE, Ak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAGIAN I UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA BAB I KETENTUAN UMUM (PASAL 1-2009) Istilah dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak dan Bukan Barang Kena Pajak Kriteria terjadinya hubungan istimewa

v vii 1 3 3 6 10

BAB II

KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG (PASAL 3A-2009) Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

13 13 16 25

BAB III

YANG TERMASUK OBYEK PPN (PASAL 4-2009) Batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai

29

BAB IV

YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PPN (PASAL 4A -2009)

39

BAB V

YANG TERMASUK OBYEK PPn BM (PASAL 5 -2009)

51

BAB VI

RETUR PPN DAN PPnBM (Pasal 5A -2009) Tata Cara Pengurangan PPN atau PPnBM atas BKP yang Dikembalikan dan PPN atas JKP yang Dibatalkan

53

32

54

viii

Pajak Pertambahan Nilai - Jilid 1

BAB VII

TARIF PAJAK Tarif PPN (Pasal 7 -2009) Tarif PPn BM (Pasal 8-2009) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenakan PPn BM Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPnBM Jenis BKP Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPnBM

63 63 64 65 70 112

BAB VIII

CARA MENGHITUNG PAJAK Cara menghitung PPN (Pasal 8A-2009) Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan media rekaman suara PPN atas penyerahan media rekaman gambar PPN atas penyerahan hasil tembakau PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma BKP atau JKP Cara menghitung PPn BM (Pasal 10 -2009) Dasar Pengenaan Pajak dan cara untuk menghitung PPN dan PPn BM

135 135 136 138 157 167 169 174 176

BAB IX

PAJAK MASUKAN (PASAL 9 -2009) Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN atau PPnBM

183

BAB X

SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK Saat terutangnya PPN (Pasal 11 -2009) Tempat lain selain tempat tinggal, atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan sebagai tempat terutang PPN atau PPnBM

185

194

205 207

210 218 229 229 230

Daftar Isi

ix



Saat Terutangnya PPnBM atas Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah Antar Cabang Tempat terutangnya PPN (Pasal 12-2009) Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Penjelasan atas saat dan tempat pajak terutang Saat pelaporan PPN (Pasal 15A -2009)

BAB XI

FAKTUR PAJAK (PASAL 13 -2009) Saat penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai dasar saat terutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi PKP Pedagang Eceran Penjelasan atas Faktur Pajak Pencabutan Penggunaan Metode Q.Q pada Faktur Pajak Standar

251

BAB XII

PEMUNGUT PPN (PASAL 16A – 2009) Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPnBM Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM Atas Perolehan BKP dan Atau JKP Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi

309

232 234 235 244 249

248 252 260

262 265 300 307

309

312

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JILID-2 BAB XIII PENYERAHAN PPN YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN DAN PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN Pasal 16B (2009) Tempat Penimbunan Berikat Perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak

1 1 4

35

x

Pajak Pertambahan Nilai - Jilid 1 Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengelitaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Dan Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Ppn Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Memiliki Tempat Kegiatan Usaha Atau Tempat Ppn Terutang Di Kawasan Bebas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau Penyerahan Kapal untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri PPN atas penyerahan avtur untuk keperluan penerbangan international Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

BAB XIV PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, Pelaporan, dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri BAB XV

PPN ATAS AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

54

89 95 108

110

113

116 118 122 143 143 146 153

BAB XVI RESTITUSI PPN ATAS TURIS ASING Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

155

BAB XVII TANGGUNG JAWAB RENTENG ATAS FAKTUR PAJAK

171

156